Airlangga sepakat Dengan Puan Tolak Politik Identitas pada Pesta Demokrasi 2024

JAKARTA, INAKORAN

Kebrutalan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu tidak hanya dirasa pahit oleh  warga  Jakarta semata.  Daerah lain merasakan kepahitan serupa oleh komentar di media sosial yang condong ke tokoh tertentu ketika itu. 

Komentar cenderung negatif kepada tokoh tertentu melahirkan pertikaian antar sesama warga bangsa dengan tagline amat sangat elegan Bhineka Tunggal Ika, ini.

Menyadari kepahitan dan keterbelahan anak bangsa, lahirlah beberapa aturan terkait kampanye sangat dilarang apada area rumah ibadah.  Rumah ibadah adalah tempat suci perjumpaan manusia dengan Sang khalik nya masing-masing, jangan sampai dikotori oleh kepalsuan serapah janji para penikmat kurisi kekuasaan.

Area tempat ibadah harus steril dari serapah palsu para oligarki yang mencengkeram keras sumber-sumber ekonomi negara. Peluang-peluang ekonomi negara disumbat total oleh cengekraman keras para oligarki yang diendors negara?

Karena realita itu, jauh-jauh  hari sebelum pesta demokrasi lima tahun sekali,  PDIP dan Golkar sepakat Tolak Politik Identitas pada Pilpres 2024.

 Airlangga: Kami akan Kawal Pemerintahan!

Dalam pertemuan Airlangga Hartarto dan Puan Maharani di kawasan Monas dalam agenda jalan santai keduanya sepakat untuk menolak politik identitas jelang Pilpres 2024. 

"Terkait dengan kontestasi, tentu kontestasi lima tahunan itu adalah sebuah kontestasi yang biasa, sehingga tentu kita sepakat untuk tidak mendorong politik identitas," kata Airlangga. 

Menurutnya, apabila politik identitas muncul saat pemilihan mendatang, dampaknya akan sangat besar bagi bangsa Indonesia. Biaya yang ditanggung atas kerusakannya juga akan sangat besar. 

"Nah, kalau Golkar dan PDIP akan terus di pemerintahan sekarang dan di pemerintahan selanjutnya, maka stabilitas politik itu bisa dijaga," kata Airlangga. 

Airlangga menjelaskan, pertemuan dirinya dengan Puan memang bertujuan untuk menyamakan "frekuensi" menghadapi tahun politik 2024. 

Meski membahas pemilu, tapi keduanya sepakat bahwa agenda ke depan yang paling utama adalah menjaga Indonesia dalam menghadapi krisis tahun 2023.