Aktivis Antikorupsi Minta Jokowi Segera Coret Capim KPK yang Bermasalah

Jakarta, Inako

Proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 menuai kritik dari Koalisi Kawal Capim KPK. Koalisi yang berisi berbagai lembaga antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW) hingga Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai banyak masalah dalam proses pemilihan pimpinan lembaga antirasuwah tersebut. 

Simak video Ina Tv dan jangan lupa klik "subscribe and like" menuju Indonesia Maju.

Oleh karena itu, koalisi pun melayangkan petisi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hingga tulisan ini dibuat, petisi itu telah ditandatangani sebanyak 48.920 orang. 

"Presiden Joko Widodo segera perintahkan Pansel KPK untuk tidak meloloskan calon pimpinan KPK yang terbukti tidak berkualitas maupun berintegritas," tulis Kurnia Ramadhana, aktivis ICW, dalam petisi di laman change.org, Selasa (27/8/2019) malam.

Menurut dia, Pansel KPK tidak mempertimbangkan rekam jejak para calon pimpinan KPK. Ini dikarenakan dalam nama-nama yang masih dinyatakan lolos seleksi, masih terdapat nama-nama yang mempunyai rekam jejak buruk di masa lalu.

"Ada yang sempat dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik sampai ada yang diberitakan pernah mengintimidasi salah seorang pegawai KPK!," katanya.

Kedua, mayoritas calon pimpinan KPK yang berasal dari penyelenggara negara maupun penegak hukum tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya pada KPK. 

Ketiga, salah seorang anggota pansel bilang kalau calon pimpinan KPK harus berasal dari sebuah lembaga penegak hukum konvensional. Padahal dibentuknya KPK karena lembaga penegak hukum konvensional belum mampu memberantas korupsi secara maksimal.