Aktivis Ragukan Komitmen Jenderal Andika terhadap Masalah HAM

Jakarta, Inako

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Andika Perkasa sebagai Kepala Staf  Angkatan Darat (KSAD) hari ini, Kamis 22 November 2018. Namun beberapa organisasi pembela hak asasi manusia mempertanyakan keberpihakan Andika terhadap HAM.

Direktur Imparsial, Al Araf, mempertanyakan komitmen Andika Perkasa terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Ia mengatakan pemimpin sipil memerlukan dukungan dari pihak militer untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Tanpa dukungan ini, sulit untuk pemimpin sipil menyelesaikan kasus pelanggaran HAM," ujar Al Araf, Kamis (22/11/2018).

Al Araf pun menekankan, pelantikan ini lebih berat pada unsur politis, karena Andika dinilai dekat dengan lingkaran orang dalam presiden.

Lain lagi dengan Direktur Riset Setara Institute, Halili. Ia secara gamblang menyatakan ragu dengan progresifitas penyelesaian isu HAM di bawah kepemimpinan Andika. Meski jabatan baru Andika ini ia nilai tidak akan berpengaruh banyak di internal Angkatan Darat, tetapi akan sangat berpengaruh bila dikaitkan dengan tuntutan eksternal.

"Tuntutan banyak kalangan untuk menggunakan peradilan umum sebagai mekanisme pemidanaan tentara menurut saya akan sulit untuk direspons secara progresif oleh Angkatan Darat di tangan beliau," katanya.

Halili pun memprediksi revisi UU Peradilan Militer di tangan Andika akan sulit dilakukan. Padahal, kata dia, kebijakan tersebut merupakan tuntutan kuat dari eksternal.

"Karena eksklusivitas yudisial di peradilan militer itu lah sebenarnya salah satu pangkal imunitas. Di tangan Andika Perkasa, saya yakin revisi UU tersebut akan stagnan, bahkan mundur," ujarnya.

Komisioner Komisi Nasional HAM, Amiruddin Al Rahab, menyatakan harapannya kepada pimpinan tertinggi matra Angkatan Darat ini. Ia mengatakan meskipun KSAD bukan pemegang komando tertinggi di TNI, melainkan pembina kekuatan dari Angkatan Darat, tetapi tetap segala tindakannya harus dilandaskan pada HAM.

Agar dalam membina kekuatan TNI AD ke depan, kata dia, Andika Perkasa dapat betul-betul menjadikan satuan militer yang bukan hanya andal, tetapi juga ramah terhadap hak asasi kemanusiaan.

"Kasad semestinya ke depan, dia mesti memiliki perspektif HAM dalam membina kekuatan TNI AD," ucap dia.