Anggota parlemen yang digulingkan, kelompok hak asasi mendesak Total untuk menangguhkan pembayaran Myanmar

PARIS, INAKORAN

Pemerintah sipil paralel Myanmar dan kelompok hak asasi pada Selasa (16 Maret) meminta Total dan perusahaan minyak lainnya yang beroperasi di negara itu untuk menangguhkan pembayaran ke negara yang dikendalikan militer menyusul kudeta bulan lalu demikian dilansir Reuters Rabu (17/3).

baca:  

149 tewas, ratusan hilang dalam kerusuhan Myanmar kata PBB

Seruan itu datang sehari setelah Total mengatakan pihaknya khawatir tentang situasi di Myanmar, di mana banyak orang tewas dalam demonstrasi menentang kudeta 1 Februari, sementara juga menekankan pentingnya proyek gasnya di negara yang kekurangan energi itu.

"Kudeta tersebut telah membuat perusahaan minyak internasional yang beroperasi di Myanmar tidak memiliki pilihan selain menghentikan hubungan mereka dengan junta militer," kata pemerintah sipil paralel dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Total dan diposting di halaman Facebook resminya.

Sekelompok anggota parlemen yang digulingkan, yang secara resmi dikenal sebagai Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw, meminta Total menangguhkan pembayaran pendapatan ke Myanmar dan menempatkan mereka dalam akun yang dilindungi sampai pemerintah yang sah dipulihkan.