Anies Batasi Usia Kendaraan di Jakarta, Maksimal 10 Tahun

Jakarta, Inako

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, telah mengeluarkan instruksi pembatasan usia kendaraan pribadi. Peraturan tersebut lahir atas keresahan dirinya atas polusi udara Jakarta yang membuat paru-paru kian sesak.

Dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, Anies melarang kendaraan pribadi yang berusia lebih dari 10 tahun untuk beroperasi di DKI Jakarta pada tahun 2025.

Memang, masih belum disebutkan perihal jenis kendaraan yang dimaksud Anies. Bisa mobil, bisa juga motor pribadi.

Kini, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah diminta menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembatasan Usia Kendaraan. Targetnya, tahun 2020 peraturan ini sudah bisa mulai diterapkan.

Potensi Kendaraan yang 'Hilang'

Mengutip data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan mobil penumpang yang terdaftar secara resmi pada tahun 2014 adalah sebanyak 3,2 juta unit. Sementara motor sebanyak 13,9 juta unit.

Logikanya, kendaraan-kendaraan yang tercatat pada 2014 pasti akan memiliki umur setidaknya lebih dari 10 tahun pada 2025 mendatang.

Artinya jika benar peraturan tersebut berlaku, kendaraan-kendaraan tersebut tidak lagi dapat lalu-lalang di jalanan Jakarta. Bagi pemilik mobil, menjualnya ke provinsi lain bisa jadi salah satu opsi paling bijak.

Rata-rata laju pertumbuhan motor dan mobil terdaftar di DKI Jakarta sepanjang 2010-2016 masing-masing sebesar 9% dan 8%.

Dengan asumsi laju pertumbuhan linear, maka jumlah motor dan mobil terdaftar masing-masing mencapai 28,9 juta dan 7,04 juta unit pada tahun 2025 jika tidak ada pembatasan usia kendaraan.

Terlalu Ketat?

Dalam kasus ideal seperti itu, memang kemungkinan akan ada dampak terhadap pengurangan polusi udara. Selain itu, tingkat kemacetan juga bisa ditekan dengan.

Akan tetapi langkah Anies dinilai terlalu ekstrem, dengan sama sekali tidak memperbolehkan kendaraan usia 'tua' untuk beroperasi.

Berkaca pada negara tetangga, Singapura, tidak ada pembatasan usia kendaraan yang 'saklek'. Padahal Singapura memiliki luas wilayah yang jauh lebih kecil dari Jakarta, bahkan tidak memiliki wilayah cadangan.

Untuk memiliki mobil di Singapura, konsumen harus membeli sertifikat kepemilikan (certificate of entitlement/COE) yang harganya sekitar Rp 250-300 juta-an (di luar harga mobil).

Sertifikat tersebut memang punya masa berlaku selama 10 tahun (untuk mobil baru). Namun pemilik kendaraan memiliki kesempatan untuk melakukan uji kelayakan pada mobil tersebut. Uji kelayakan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari emisi, hingga kondisi fisik kendaraan.

Bila dinyatakan lolos, COE bisa berlaku lagi untuk jangka waktu tertentu, bisa 10 tahun atau 5 tahun, tergantung nilainya. Selanjutnya, proses tersebut bisa terus diulang sampai kendaraan dinyatakan tidak layak lagi.