Anies Jadikan Kliping Koran Dasar Pemberhentian Pejabat

Jakarta, Inako

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) I Made Suwandi mengatakan kliping koran ini tidak cukup untuk dijadikan bukti untuk menghentikan seorang pejabat. Seharusnya ada berita acara pemeriksaan (BAP) sebagai dasar pemeriksaan pejabat yang bersangkutan.

Pernyataan ini merupakan tanggapan atas kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan guntingan koran ketika KASN meminta BAP pejabat yang dicopot.

Menurut Made, salah satu potongan artikel koran itu mengenai wali kota yang tidur. "Fakta yang diberikan itu ya kliping koran ya. Macam-macam ya (misalnya) wali kota ini ada yang tidur," ujar Made dalam wawancara di sebuah teleisi swasta nasional, Selasa (31/7/2018).

Wali kota tidur yang disebutkan Made berkaitan dengan Anas Effendi, mantan Wali Kota Jakarta Barat.

Dalam kesempatan lain, Made menyebut judul berita yang dikirim dalam kliping tentang Anas itu. "Macam-macamlah, 'Gerindra Desak Sanksi Tegas buat Anas', macam-macamlah. Jadi banyak nih," kata Made.

Made mengatakan, kliping koran itu dikirim beserta surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah DKI Saefullah. Surat itu juga atas nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

KASN menyimpulkan bahwa kliping surat itu juga atas persetujuan Anies dan Sandiaga. Namun, Made mengatakan lagi bahwa kliping tersebut tidak cukup dijadikan bukti adanya pelanggaran yang dilakulan pejabat.

Made mengatakan, seharusnya berita di media dijadikan sumber informasi pertama, bukan sebagai barang bukti.