Hanoi, Inako

Pihak Korea Utara akhirnya mengungkapkan proposal yang telah diajukan Kim Jong Un ditolak dalam pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump di Hanoi, Kamis (28/2/2019).

Melalui pernyataan yang disampaikan Menteri Luar Negeri Ri Yong Ho, terungkap bahwa Pyongyang telah menawarkan untuk membongkar kompleks fasilitas pembangkit nuklir Yongbyon.

Sebagai imbalannya, Pyongyang meminta agar AS mencabut sebagian sanksi yang dijatuhkan kepada Korea Utara, terutama dalam klausul yang menghambat perekonomian dan mata pencaharian rakyat Korut.

"Proposal ini adalah langkah denuklirisasi terbesar yang dapat kami ambil pada tahap ini, sehubungan dengan tingkat kepercayaan antara DPRK dengan Amerika Serikat," kata Ri dalam pernyataan resmi di hotel delegasi Korea Utara di Hanoi, Kamis (28/2/2019) tengah malam.

Menurut Ri, Korea Utara telah memberikan proposal yang realistis dalam pertemuan tingkat tinggi dengan presiden AS itu, yang pada akhirnya berakhir tanpa kesepakatan. Pernyataan yang disampaikan Ri sekaligus sebagai bantahan atas pernyataan Trump yang menyebut Pyongyang telah meminta pencabutan seluruh sanksi yang dikenakan atas program senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara.

"Jika AS mencabut klausul yang menghambat ekonomi sipil dan mata pencaharian rakyat kami dari lima resolusi Dewan Keamanan PBB, kami akan secara permanen dan sepenuhnya membongkar semua fasilitas produksi nuklir di daerah Yongbyon, di hadapan pakar AS," kata Ri menjelaskan.

Pyongyang menganggap AS sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas sanksi Dewan Keamanan PBB yang dijatuhkan kepada Korea Utara.

Dilansir AFP, Ri turut menegaskan sikap Korea Utara yang tidak berubah-ubah, termasuk dalam penawarannya, bahkan jika AS mengusulkan lebih banyak negosiasi di masa depan.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump sebelumnya bertemu dalam pertemuan yang paling dinantikan untuk kembali melanjutkan pembahasan mengenai denuklirisasi Semenanjung Korea.

Pertemuan kedua yang berselang delapan bulan usai pertemuan pertama di Singapura pada Juni tahun lalu itu, pada akhirnya berakhir tanpa terjadi kesepakatan apa pun.