ASEAN Kecam Eksekusi Para Pemimpin Demokrasi Myanmar

Jakarta, Inakoran

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengutuk eksekusi empat orang oleh junta militer Myanmar, termasuk sekutu pemimpin sipil terguling Aung San Suu Kyi.

Kecaman tersebut, terkait kudeta 2021 yang menjerumuskan bangsa itu ke dalam kekacauan panjang.

Para menteri luar negeri ASEAN dan mitra dialog seperti Jepang, Cina dan Amerika Serikat bertemu di Kamboja minggu depan.

"ASEAN mengecam dan sangat kecewa dengan eksekusi empat aktivis oposisi" oleh Junta pada hari Sabtu, meski Kamboja dan ketua ASEAN tahun ini, serta anggota ASEAN lainnya meminta Junta untuk tidak melakukan eksekusi.

Melansir Kyodonews, keempat korban termasuk Phyo Zeyar Thaw (41), seorang anggota parlemen dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi, dan Kyaw Min Yu (53), seorang aktivis pro-demokrasi terkemuka yang dikenal luas sebagai Jimmy.

Kamboja, dalam sebuah pernyataan, mengatakan eksekusi itu "sangat tercela" karena mereka menghambat upaya, terutama oleh ketua ASEAN, untuk mempercepat kemajuan implementasi apa yang disebut Konsensus Lima Poin untuk mencari perdamaian di Myanmar melalui dialog daripada kekerasan.

"Sementara kompleksitas krisis diakui dengan baik dan suasana permusuhan yang ekstrem dapat dirasakan dari seluruh penjuru Myanmar, ASEAN secara keseluruhan telah menyerukan pengekangan, kesabaran, dan upaya sepenuhnya untuk menghindari meningkatnya situasi," kata pernyataan itu.

"Kami dengan kuat dan mendesak meminta semua pihak terkait untuk berhenti mengambil tindakan yang hanya akan memperburuk krisis, menghalangi dialog damai di antara semua pihak terkait, dan membahayakan perdamaian, keamanan dan stabilitas, tidak hanya di Myanmar, tetapi seluruh kawasan," lanjut pernyataan itu.

Tidak ada eksekusi tahanan politik di Myanmar sejak tahun 1970-an, dengan contoh hukuman mati terbaru terjadi pada tahun 1990, menurut media lokal.

Pengadilan Myanmar sekarang berada di bawah kendali militer dan sidang pengadilan telah ditutup untuk umum, yang membuat para kritikus mempertanyakan ketidakberpihakan proses peradilan.

Pernyataan Kamboja mengatakan bahwa ASEAN "tetap bertekad untuk membantu Myanmar kembali normal dan transisi demokrasi dan untuk menemukan solusi politik damai untuk krisis saat ini melalui dialog inklusif yang dipimpin Myanmar dan milik Myanmar," sejalan dengan Lima Poin Konsensus dan Piagam ASEAN.

ASEAN terdiri dari Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.