ASN Morotai Diminta Jadi Penggerak Dalam Membangun Daerahnya

Morotai, Inako

Para aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Pulau Morotai harus mampu menggerakkan seluruh lapisan masyarakat Morotai untuk dapat memajukan daerah mereka.

Hal ini dinyatakan oleh Tjoki Aprianda Siregar, pengamat masalah kebangsaan baru-baru ini ketika diwawancarai InaKoran per telepon.

Menurut Tjoki, para ASN jangan terlena dengan hanya menerima gaji dan bekerja tanpa motivasi membangun daerahnya. Sebagai kabupaten di wilayah terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berbatasan langsung dengan Filipina dan Palau, tutur Tjoki, masih terdapat begitu banyak potensi yang belum digali secara optimal.

“Saat ini Morotai lebih mengandalkan sektor perikanan dan wisata bahari sebagai tulang punggung perekonomiannya,” tegas Tjoki.

Tjoki berpendapat, sebagai kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2008, para aparatur sipil negara (ASN) setempat dituntut bekerja keras untuk mendorong gencarnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas umum lainnya, memoles Morotai agar menarik dan siap bagi investor, serta meningkatkan pelayanan publik.

Sebelas tahun telah berlalu sejak Morotai menjadi kabupaten, Bupati Pulau Morotai, Benny Laos, mengakui bahwa laju pembangunan di daerahnya belum sepesat sebagaimana yang diharapkannya. Kabupatennya berada di wilayah perbatasan yang serba terbatas, yang telah lama luput dari perhatian dari Pemerintah Pusat.

Benny juga menjelaskan bahwa Morotai merupakan pulau bersejarah, pernah menjadi basis pada tahun 1944-1945 oleh Jenderal Amerika Serikat Douglas McArthur dan pasukan Sekutu yang dikomandoinya dalam melancarkan serangan ke arah Filipina dan pulau-pulau di Utara Filipina yang diduduki pasukan Jepang.

Morotai juga pernah dijadikan basis pada tahun 1962 oleh Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Komando Mandala, dalam perjuangan Indonesia membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Terdapat Tugu Jenderal McArthur di pulau Zumzum di lepas pantai di Barat Daya Morotai, Museum Trikora dan Museum Perang Dunia II di pulau Morotai. Artinya, disamping memiliki potensi perikanan dan wisata bahari, Morotai merupakan situs wisata sejarah.

Ketika mendampingi Wakil Gubernur Maluku Utara, Al Yasin Ali, dalam acara pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bagi para ASN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai tanggal 16 Desember 2019 di Morotai, Bupati Benny Laos menyampaikan bahwa, sejak terpilih menjadi bupati pada tahun 2016, para ASN jajarannya telah diminta untuk berinovasi, bekerja tidak asal “business as usual”, namun berusaha berpikir “out of the box” dan tidak hanya menerima gaji buta, namun diharapkannya menghasilkan gagasan-gagasan baru atau segar yang produktif bagi pembangunan Morotai.

Kesempatan kunjungan kerja tim dari Kemenlu ke Morotai pada April 2018 dimanfaatkannya untuk mengundang Kemenlu untuk memberikan bimbingan teknis bagi para ASN di wilayahnya sehingga dapat terlaksana di akhir tahun 2019 ini.

Kegiatan Bimtek ini diberikan oleh para pejabat dan wakil-wakil berbagai satuan kerja di Kemenlu, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas, berlangsung dua hari (16-17 Desember 2019) dan diikuti oleh sekitar 450 ASN Pemkab Pulau Morotai. Materi yang diberikan meliputi ketentuan Pemerintah mengenai tata cara kerja sama pemerintah daerah dengan negara asing dan penyampaian contoh kerja sama daerah-daerah di Indonesia yang pernah terjadi dengan daerah mitra masing-masing di luar negeri, paparan mengenai arti penting kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur dan Pasifik bagi Indonesia serta potensi negara-negara di kedua kawasan yang mungkin dapat didekati untuk menjadi mitra kerja sama Kabupaten Pulau Morotai.

“Para ASN Pemkab Pulau Morotai juga diberikan paparan menyangkut keprotokolan, cara berbicara depan umum (public speaking) dan bagaimana bertindak sebagai MC (master of ceremony) dalam suatu acara resmi,” tambahnya.

Pada hari terakhir keberadaan tim narasumber Bimtek di Morotai, mereka meninjau pengolahan ikan tuna di sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di Daeo Majiko, Morotai Selatan, sekaligus menyaksikan penyerahan perahu-perahu nelayan oleh Pemkab secara resmi yang dilakukan oleh Bupati Benny Laos. Hadir pula pada kesempatan itu pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Jakarta.Tim Bimtek sebelumnya berkesempatan diajak mengunjungi obyek wisata pulau Dodola, menyaksikan penanaman pertama bibit nanas di salah satu desa di pedalaman Morotai dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Morotai.

Melihat antusiasme para ASN saat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada para narasumber di tengah keterbatasan anggaran Pemkab Pulau Morotai seperti disampaikan Bupati Benny Laos, Tjoki yang juga menjadi salah satu narasumber menghimbau sekiranya Pemerintah Pusat dapat memberikan tambahan anggaran bagi Morotai pada tahun-tahun mendatang, dalam wujud peningkatan Dana Alokasi Umum (DAK) atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini guna memungkinkan Pemkab Morotai melakukan upaya peningkatan infrastruktur bandar udara, pelabuhan laut, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya agar siap ditawarkan kepada calon investor luar negeri. Apabila penambahan anggaran disetujui, Pemkab Morotai tentunya perlu menunjukkan akuntabilitasnya, dengan pengelolaan yang prudent dan tepat sasaran.