BAKTI Palapa Ring Barat Belum Optimal Terpakai

Jakarta, Inako

Proyek Palapa Ring Barat, dibangun pemerintah dengan tujuan meningkatkan akses internet di daerah yang dikenal dengan 3T (tertinggal, terdepan, terluar)  agar  mereka bisa mengakses internet berkecepatan 10 Mbps.

Palapa Ring Barat dibangun untuk mengintegrasi  wilayah Kepulauan Riau; Tebing Tinggi, Sumatra Utara; Kepulauan Meranti,Bengkalis, Riau; Lingga, Tarempa dan  Kepulauan Anambas.

Kota dan kabupaten ini bisa merasakan jaringan internet 4G dengan kecepatan sekira 30 Mbps. Tercatat, setidaknya terdapat 94.000 masyarakat yang tinggal di lima wilayah tersebut.

Proyek tersebut telah rampung digarap pada Maret 2018 dan, harga sewa telah dirilis pada September 2018. Direktur Utama BAKTI Anang Latif menyayangkan hingga saat ini infrastruktur yang dibangun belum bisa dimanfaatkan. Padahal, bila operator memanfaatkannya, masyarakat bisa mendapat akses internet berkecepatan 10 Mbps.

"Sejak terbangunnya jaringan Palapa Ring Barat, kecepatan internet di wilayah pedesaan mencapai 10 Mbps, sementara di perkotaan mencapai 20 Mbps. Hal ini seharusnya dimanfaatkan operator agar masyarakat mendapatkan manfaat lebih besar,” ujarnya dalam keterangan resminya, Jumat (14/12/2018).

Palapa Ring Barat menyediakan backbone serat optik 2.275 km dengan 1.730 km terbentang di laut dan 545 km di darat.

Melalui surat keputusan direktur utama BAKTI, pemerintah telah merilis tarif sewa pemanfaatan infrastruktur Palapa Ring Barat. Sebagai contoh, untuk tarif layanan penyediaan kapasitas bandwidth, terdapat empat kategori berdasarkan besarnya investasi. Pertama, pada ruas Bengkalis-Tebing Tinggi, kapasitas bandwidth 1 Gbps ditawarkan sebesar Rp20 juta perbulan hingga kapasitas 10 Gbps Rp160 juta perbulan.

Kedua, pada ruas Tarempa-Ranai, kapasitas bandwidth 1 Gbps ditawarkan sebesar Rp55,7 juta perbulan hingga kapasitas 10 Gbps Rp445,6 juta perbulan. Ketiga, pada ruas Daik Lingga, kapasitas bandwidth 1 Gbps ditawarkan sebesar Rp23 juta perbulan hingga kapasitas 10 Gbps Rp180 juta perbulan.

Terakhir, bila membeli layanan penyediaan kapasitas bandwidth di tiga proyek, kapasitas bandwidth 1 Gbps ditawarkan sebesar Rp78,9 juta perbulan hingga kapasitas 10 Gbps Rp631,7 juta perbulan. Pemerintah juga menyediakan skema penurunan harga yang dilihat dari jumlah peminat di ruas tertentu.