Banda Aceh Butuh Qanun Pedagang Kali Lima

Banda Aceh, Inako

Kabid Dinas Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Nasri, di Banda Aceh, Selasa mengatakan, Provinsi Banda Aceh sudah saatnya memiliki qanun atau peraturan daerah tentang pedagang kaki lima (PKL) guna mewujudkan ketertiban umum di pasar.

"Rencana regulasi PKL memang sudah disiapkan, sudah ada drafnya dan drafnya sudah di Badan legislasi (DPRK Banda Aceh). Ini sangat penting karena kalau tidak ada regulasi masalah PKL sulit menata mereka,” katanya.

Ia menilai, selama ini para PKL berjualan di tempat-tempat yang pedagangnya merasa nyaman, padahal lokasi tersebut merupakan kawasan yang dilarang Pemerintah Kota Banda Aceh untuk berjualan, maka dari itu harus segera diterbitkan regulasi baru tentang PKL di Banda Aceh.

Sebelumnya, Pemprov Aceh sudah memiliki Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Namun lantaran Banda Aceh terus berkembang sehingga lokasi-lokasi terus berubah, maka sebab itu perlu adanya revisi yang tertuang dalam qanun baru tersebut.

Salah satu lokasi yang dilarang Pemkot namun pedagang tetap berjualan seperti di Jalan Kartini Banda Aceh. Pedagang tidak diperbolehkan menjajakan barang dagangannya di lokasi tersebut tetapi karena regulasinya belum ada maka untuk sementara mereka tetap berjualan.

"Target 2020 sudah selesai semua qanun PKL sehingga mudah menindak terhadap PKL untuk tidak berjualan sembarangan karena salah satunya adalah bila PKL terus berjualan di jalan, nantinya akses pengguna jalan akan terganggu," kata dia.

Nasri menyebutkan, sebanyak 400 pedagang kaki lima yang dikutip retribusinya oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan sekitar 800 PKL lainnya tidak dilakukan pengutipan karena berjualan di lokasi atau zona merah (dilarang berjualan).

“Pemkot mengutip sebesar Rp2.000 per pedagang setiap harinya dan dana tersebut masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD,” ujar dia.