Bangun Pusat Pendaratan Kapal Ikan di Maluku Barat Daya, Jepang Investasi Rp350 M

Ambon, Inako –

Jepang menginvestasikan dana sebesar Rp 350 miliar untuk membangun pusat pendaratan kapal ikan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Provinis Maluku.

“Pemerintah Jepang memprogramkan pembangunan pusat pendaratan kapal ikan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dengan nilai investasi Rp350 miliar,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Barnabas Orno, di Ambon, Maluku, Rabu.

Barnabas mengatakan, saat menjadi Bupati MBD pada 2016, dirinya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Dirjen Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk program pembangunan pusat pendaratan kapal ikan tersebut.

“Saat saya menjadi Bupati MBD pada 2016, saya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Dirjen Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk program pembangunan pusat pendaratan kapal ikan tersebut," katanya.

Barnabas yang dilantik menjadi Wagub Maluku bersama Gubernur  Murad Ismael oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta pada 24 April 2019 itu mengemukakan, program tersebut bila direalisasikan bakal menyerap 3.000 tenaga kerja dengan mengoperasikan 1.500 armada.

"Saya delapan tahun menjadi Bupati MBD, makanya mendorong organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, terutama Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku agar menyinkronisasi program dengan KKP untuk merealisasikan pembangunan sarana dan prasarana tersebut karena sejumlah negara di Eropa juga berminat mengelola potensi sumber daya hayati laut Kabupaten MBD," ujarnya.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur pengelolaan sumber daya hayati laut di Kabupaten MBD yang secara geografis berdekatan dengan Timor Leste itu bertujuan untuk pasar ekspor.

"Jadi masyarakat Indonesia yang berada di Kabupaten MBD, terutama masyarakat pesisir bakal terjamin penjualan hasil tangkapan mereka,  yang nantinya bakal meningkatkan kesejahteraan warga setempat," katanya.

Disinggung perlunya penambahan anggaran untuk membangun sarana dan prasarana di MBD, dia menjelaskan, sektor kelautan dan perikanan yang membuat programnya.

"Jadi bisa saja dialokasikan dana melalui APBD Maluku 2020 sesuai program sektor kelautan dan perikanan yang harus sinkronisasi dengan pemerintah pusat melalui KKP," ujarnya.

Kawasan MBD masih memiliki potensi ekologi yang relatif baik, aspek sosial masyarakat, serta sektor perikanan yang bernilai tinggi, di mana strategis untuk dikelola secara berkelanjutan.

Keanekaragaman hayati laut, kepadatan ikan karang relatif tinggi, tutupan karang rapat, dan kearifan lokal yang masih terjaga diharapkan mampu sebagai penopang ekonomi di masa yang akan datang.