Bansos Diklaim Bisa Kurangi Kemiskinan

Lumajang, Inako –

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menilai, bantuan sosial bisa menekan angka kemiskinan. Karena itu, ia menilai, gagasan untuk meningkatkan alokasi anggaran bantuan sosial mempunya argumentasi yang kuat.

Menurut Agus, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2018, presentase kemiskinan sebesar 9.66%. Angka itu, menurutnya, merupakan capaian yang penting, walau secara riil, jumlah warga kurang mampu masih besar.

“Maka usulan meningkatkan anggaran bantuan sosial termasuk PKH dan BPNT bisa dipandang sebagai upaya pemerintah melakukan percepatan penanganan masalah kemiskinan. Di lain pihak, juga untuk mendorong proses graduasi KPM, sehingga bansos bisa dialokasikan untuk warga kurang mampu lainnya,” kata Mensos usai menghadiri kegiatan Sosialisasi PKH dan BPNT di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin (11/03/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Mensos menyaksikan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap l Tahun 2019, senilai total Rp64.213.060.000 untuk Kabupaten Lumajang.

Penyaluran bantuan ini merupakan pencairan bantuan sosial Tahap l tahun 2019. Untuk Kabupaten Lumajang, bansos PKH mencakup 46.398 keluarga dengan nilai Rp54.327.250.000, sementara BPNT mencakup 89.871 keluarga dengan nilai Rp9.885.810.000.

Secara umum, pada penyaluran bansos Tahap l Tahun 2019, Kementerian Sosial menyalurkan bansos Rp2,284,533,755,000 untuk Provinsi Jawa Timur. 

Hadir dalam kegiatan ini, anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi, dan anggota 3 BPK RI Achsanul Qosasi, Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Tampak hadir pula, Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI Dadang Iskandar, Staf Ahli Menteri Sosial RI Prof. Syahbuddin, Karo Humas Sonny W. Manalu dan Karo Umum Adi Wahyono.