Bappenas Usulkan Ibu Kota Baru Dipimpin oleh Manajer Kota

Jakarta, Inako

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan agar ibu kota baru dipimpin oleh seorang manajer kota (city manager) yang tidak dipilih melalui Pilkada atau dengan penunjukan langsung.

Gagasan ini dicetuskan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas  Suharso Monoarfa. Ia mengatakan usulan pengangkatan manaje kota  tanpa melalui Pilkada tentu diperlukan pembahasan lebih lanjut  untuk menentukan di wilayah mana manajer kota tersebut akan memimpin.

Simak video InaTv dan jangan lupa klik "subscribe and like" menuju Indonesia maju.

Menurut Suharso, dari 250.000 ha ibu kota negara, terdapat 40.000 ha yang merupakan area pemerintahan. Di dalam wilayah seluas 40.000 ha tersebut, terdapat 6.000 restricted area.

"Kalau ada pilkada di luar 6.000 ha atau di luar 40.000 ha. Itu pertanyaan juga. Mau di luar government area atau di luar restricted area yang di luar 6.000 ha. Nanti harus dibahas," ujar Suharso, kepada wartawan akahir pekan lalu.

Namun, Suharso mengusulkan agar nantinya manajer kota memimpin di wilayah seluas 40.000 ha, yang artinya pilkada dapat diselenggarakan di luar wilayah tersebut.

Lebih lanjut diungkapkannya, dalam perencanaan selama ini, dari wilayah seluas 6.000 ha tersebut hanya seperempat wilayahnya yang bisa dijadikan sebagai area pembangunan (build up area) dan sisanya digunakan sebagai area terbuka.

"Kalau misalnya dari 6.000 ha itu government restricted area, hanya 1.500 ha yang menjadi build up area. Kalau itu mau diperluas dari 1.500 ha menjadi 5.000 ha atau 3.000 ha, maka kita ambil dari 40.000 ha. 40.000 ha itu secara usulan hanya bisa 10.000 ha [build up area], yang selebihnya kita buat hutan, pusat penelitian, rumah sakit dan seterusnya," terang Suharso.

Bila nantinya manajer kota memimpin di wilayah 40.000 ha, maka gubernur baru bisa memimpin di luar wilayah tersebut