Beijing Tidak Punya Alasan Untuk Menyetujui Kesepakatan Kotor Soal TikTok

Shanghai, Inako

Surat kabar China Daily berbahasa Inggris yang didukung pemerintah, Rabu, mengatakan bahwa Beijing tidak memiliki alasan untuk menyetujui kesepakatan "kotor dan tidak adil" berdasarkan "intimidasi dan pemerasan" yang dilakukan Oracle Corp dan Walmart Inc terhadap ByteDance.

"Apa yang telah dilakukan Amerika Serikat terhadap TikTok hampir sama dengan seorang gangster yang memaksakan kesepakatan bisnis yang tidak masuk akal dan tidak adil pada perusahaan yang sah," katanya dalam editorial.

Ketiga perusahaan tersebut telah mengeluarkan pernyataan yang bertentangan mengenai persyaratan perjanjian yang mereka harapkan akan memungkinkan aplikasi video TikTok dari ByteDance untuk terus beroperasi di Amerika Serikat, di mana pemerintah berencana untuk melarang aplikasi tersebut dengan alasan keamanan.

ByteDance mengatakan akan mendirikan anak perusahaan AS bernama TikTok Global yang akan dimiliki 80%.

Oracle dan WalMart, bagaimanapun, telah mengatakan kepemilikan mayoritas TikTok Global akan berada di tangan Amerika, sesuai dengan perintah eksekutif 14 Agustus oleh Presiden AS Donald Trump bahwa ByteDance melepaskan kepemilikan TikTok dalam waktu 90 hari.

"Keamanan nasional telah menjadi senjata pilihan bagi ... Washington ketika ingin mengekang munculnya perusahaan dari negara asing yang berkinerja lebih baik daripada rekan-rekan mereka di AS," kata editorial itu.

"Bytedance ... tidak hanya kehilangan kendali atas perusahaan, tetapi juga teknologi inti yang telah dibuat dan dimilikinya," kata komentar itu. "China tidak punya alasan untuk memberi lampu hijau untuk kesepakatan seperti itu."

Baca Juga:  ByteDance China, Trump menyetujui untuk menghindari penutupan TikTok

Artikel China Daily mengikuti editorial di Global Times yang diterbitkan pada Senin malam, yang mengatakan China tidak mungkin menyetujui kesepakatan itu. The Global Times diterbitkan oleh People's Daily resmi Partai Komunis yang berkuasa.

Editorial Global Times lain yang diterbitkan Selasa malam menyebut kesepakatan itu sebagai "pemerasan".

"China sebagai negara besar tidak akan menerima pemerasan dari AS. Juga tidak akan menyerahkan kendali atas perusahaan China berteknologi tinggi yang luar biasa kepada pemeras," katanya.