Bertemu Suluh Kebangsaan, JK Sebut Indonesia Punya Tiga PR Besar

Jakarta, Inako

Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di hari terakhir jabatannya, Jumat (18/10). Dalam kesempatan ini, tokoh-tokoh seperti Mahfud MD, Allisa Wahid, KH Shalahudin Wahid (Gus Sholah), Romo Antonius Benny Susetyo, Al Hilal Hamdi, dan Alwi Shihab.

Staf Khusus Badan Pembina Ideologi Pancasila, Romo Antonius Benny Susetyo menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Gerakan Suluh Bangsa mengucapkan terima kasih kepada Wapres Jusuf Kalla yang telah mendampingi Presiden Jokowi selama 5 tahun terakhir.

“Intinya, Suluh Kebangsaan menyampaikan terima kasih atas sumbangsih Pak JK dalam membantu Pak Jokowi membenahi persoalan bangsa ini. Dan Suluh Kebangsaan tetap berharap Pak JK tetap berperan aktif setelah menyelesaikan purna baktinya sebagai wapres. Pak JK pun merespon dan menyatakan akan terus berkomitmen membantu Pak Jokowi membangun bangsa,” kata Romo Benny.

Namun rohaniawan Katholik ini juga menyatakan, ada 3 pekerjaan rumah (PR) yang harus dibenahi oleh bangsa Indonesia ke depannya. PR pertama adalah masih adanya ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang harus segera dibenahi. Apalagi saat ini ekonomi dunia sedang tidak stabil, maka Indonesia perlu hati-hati dalam mengelola perekonomiannya. Kalau gagal mengelola perekonomian maka akan berbahaya bagi bangsa. “Tapi Pak JK yakin ekonomi Indonesia akan tetap stabil,” kata Benny.

Pembangunan Infrastruktur

Keyakinan JK bisa jadi oleh massivnya pembangunan infrastruktur darat, laut hingga uadara  selama lima tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK.  Salah satu penghambat perekonomian negara di manapun di dunia sangat bergantung dengan kualitas dan kuantititas infrastruktur atau prasarana. 

Bandara baru, pelabuhan laut hingga pelabuhan Hub yang dicanangkan Jokowi bisa menjadi penopang ekonomi Indonesia di masa depan. 

Baik infrastruktur "keras" (yang merujuk kepada jaringan fisik seperti jalan dan bandara) maupun infrastruktur "non-fisik" atau "lunak" (seperti pasokan listrik, kesejahteraan sosial dan kesehatan). 

Sedangkan PR kedua yang diungkapkan JK yakni persoalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ramai digugat dan menjadi polemik di masyarakat. “JK menyatakan bahwa pemerintah saat ini sedang mempersiapkan sebuah formulasi untuk menyelesaikan polemik di KPK tersebut. Intinya persoalan KPK akan diselesaikan lewat jalur konstitusional,” kata jebolan Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologia Widya Sasana Malang ini.

Dan PR yang terakhir menyangkut masalah konflik di Papua. “Menurut Pak JK penyelesaian konflik Papua tak hanya persoalan konstitusional, namun juga menyangkut masalah kesejahteran masyarakat di sana dan bagaimana tata kelolanya. Dalam kesempatan ini Suluh Kebangsaan meminta Pak JK tetap berperan aktif dalam menjaga perdamaian termasuk di Papua, dan beliau menyatakan siap membantu pemerintahan mendatang sebagai utusan khusus perdamaian. Jadi Pak JK akan tetap berkontribusi,” kata pria kelahiran 10 Oktober 1968 ini. ()