BPK Minta Citilink-Garuda Batalkan Kerja Sama dengan Mahata

Jakarta, Inako
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengeluarkan rekomendasi khusus kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Garuda/GIAA) setelah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).
BPK merekomendasikan Garuda Indonesia untuk melakukan restatement atau penyajian kembali laporan keuangan 2018. Sementara itu, lewat Citilink anak usaha Garuda Indonesia harus membatalkan kerja sama dengan PT Mahata Aero Technology (Mahata) dalam kontrak penyediaan Wifi.
"BPK sudah memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap Laporan Garuda. BPK meminta untuk membatalkan kerja sama Citilink dengan Mahata Aero Technology. BPK merekomendasikan juga agar GIAA melakukan restatement atau penyajian Laporan Keuangan 2018," ujar Anggota BPK Achsanul Qasasi kepada wartawan, Selasa (9/7/2019).
Dalam perjanjian kerja sama penyajian layanan konektivitas, Direktur Utama Citilink hanya bertindak untuk dan atas nama perusahaannya yaitu Citilink Indonesia. Dan tidak dinyatakan bahwa Direktur Utama Citilink mendapat kuasa dari Garuda Indonesia.
Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air tidak memiliki kedudukan hukum, termasuk tidak memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan.
Sebelumya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis sanksi kepada GIAA karena 'memoles' laporan keuangan 2018. Salah satunya adalah memperbaiki dan menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahunan (LKT) per 31 Desember 2018.
"Memberikan Perintah Tertulis kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2018."
"Serta melakukan paparan publik (public expose) atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 dimaksud paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi, atas pelanggaran Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM)," demikian kutipan sanksi yang diberikan OJK dalam keterangan resminya, Jumat (28/6/2019).
Kemenkeu juga menghukum akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) 2018 yaitu Kasner Sirumapea. Ia diganjar hukuman pembekuan izin usaha selama 12 bulan oleh Kementerian Keuangan.
Simak juga video InaTV jangan lupa "klik Subscribe" agar terhubung dengan info menarik lainnya.
TAG#BPK, #Citilink, #Garuda, #Mahata, #Audit Keuangan
190215453
KOMENTAR