Bupati dan Bisnis Jual Beli Jabatan

Oleh. : Adlan Daie
Analis politik/Wakil.Sekretaris PWNU Jawa Barat

JAKARTA, INAKORAN

Tampilnya Nina Agustina, bupati Indramayu sebagai salah satu panelis dalam diskusi Webinar KPK yang akan dilaksanakan kamis 16 September 2021 dengan tema "JUAL BELI JABATAN :  KENAPA DAN BAGAIMANA SOLUSINYA"  sebagaimana pamflet yang beredar berantai di media sosial menarik untuk disimak dengan Keynote speech berkompeten di bidang nya, yakni ketua KPK, Firli Bahuri dan Menpan RB, Tjahjo Kumulo serta diikuti panelis lain dari sejumlah kepala daerah.

Bagaimana kualitas artikulasi gagasan Nina dalam konteks menutup patgulipat  jual beli jabatan di Indramayu di mana "kunci gembok" terakhir di tangan Nina sendiri sebagai bupati mari kita saksikan diskusi Webinar di atas. Apakah sekedar solusi tanda tangan "pakta integritas" berjilid jilid yang tidak punya daya ikat yuridis dibanding peraturan perundang undangan atau solusi menaikkan income dan penghasilan pejabat yang terbukti tidak menpan menghalangi nafsu koruptifnya?

Prilaku koruptif baik jual beli jabatan, jual beli proyek, bisnis layanan publik dan "utak atik" anggaran untuk kampanye terselubung (di.mata rakyat justru terang terangan dan menjijikan), bagi bagi amplop dan bingkisan seolah olah dari kantong pribadinya lahir dari penyakit mentalitas pejabat baik yang "dipilih" mauoun "ditunjuk", yakni penyakit mentalitas pejabat sebagai penguasa minta "dilayani" bukan melayani dan meletakkan jabatannya alat memperkaya diri dan menggagah gagahkan gaya hidup bukan jalan pengabdian.

Peter Crey dalam bukunya "Dandless and the sacred off Java", mencatat  Dandless lah Gubernur Jenderal Penguasa Hindia belanda (baca: Indonesia jajahan) tahun 1897-1901 yang memgukuhkan mentalitas pejabat sebagaj penguasa dalam status sosial priyayi dengan "seragam" semi militer untuk menundukkan ketaatan rakyat pribumi membayar pajak dan upeti. Mentalitas priyayi ini hingga ini tersisa dalam mindset sebagian pejabat bahwa jabatan harus diburu dan dibeli karena dari situlah  jalan untuk menjadi kaya dan dihormati publik bukan pilihan jalan pengabdian untuk melayani.

Penyakit mentalitas inilah yang mempertemukan titik temu transaksi gelap  "jual beli jabatan" antara pejabat pemburu jabatan dengan pejabat politik pemegang kuasa jabatan yang tersandra biaya politik tinggi dan bersifat rentenir. Akibatnya rakyat hanya menjadi korban kebijakan pejabat hasil transaksi jual beli jabatan. Resiko sialnya rakyat hanya diisuguhitontonan sejumlah pejabat hingga kini 156 kepala daerah ditangkap.dan diringkus KPK tidak jera jera untuk mengambil pelajaran dari pejabat lain yang terperangkap bisnis jual beli jabatan dan modus korupsi lainnya.

Inlah topeng kepalsuan yang harus diakhiri. Solusi simpel nya dalam.konteks Indramayu bupati penting mengadopsi kepemimpinan Nabi Muhamad SAW, yakni "ibdak bi nafsik", mulailah dari diri sendiri. Tutuplah rapat rapat "gembok" terakhir lapak jual beli jabatan. Maka, makelar di.luar nya akan.mati sendiri. Rakyat pun harus dididik untuk tidak menghargai pejabat karena jabatan dan pakaian seragam yang dibelinya dari uang rakyat melainkan diapresiasi justru karena layanannya kepada rakyat. 

Pejabat  harus hadir meniatkan diri tidak culas agar ralyatnya bisa tidur nyenyak dan pulas. Itulah pejabat Pancasilais sejati dan cinta NKRI harga mati bukan pura pura Pancasila dan cinta NKRI dengan cara culas.