Bupati Gunung Mas Kalteng Minta Para Kades Bangun Desa Berdasarkan Skala Prioritas

Binsar

Friday, 29-03-2019 | 14:27 pm

MDN
Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Arton S Dohong [ist]

Kuala Kurun, Inako –

Bupati Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah, Arton S Dohong meminta para kepala desa di daerah itu menentukan skala prioritas dalam memabngun desa. Untuk itu, ia berharap agar pelaksanaan musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang) tingkat desa/kelurahan, harus dilakukan secara serius sehingga bisa merumuskan sektor yang menjadi prioritas dalam pembangunan desa.

"Ini penting dilakukan mengingat perencanaan dari bawah berasal dari musrenbang desa/kelurahan,” katanya saat membuka musrenbang tingkat kabupaten di Kuala Kurun, Kamis.

Ia menjelaskan, pemerintah desa/kelurahan harus lebih cermat dalam mengusulkan prioritas kegiatan yang akan mendapat kucuran dana melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Oleh sebab itu, desa harus bisa memilih skala prioritas yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Aparatur harus cermat memilah, mana yang menjadi wewenang pihak desa dan kabupaten.

Arton menjelaskan, harus ada pendampingan, pembinaan dan pemantauan secara optimal oleh pihak kecamatan dan perangkat terkait lainnya. Juga perlu ditingkatkan sinergitas antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

“BP3D dan DPMD harus meningkatkan sinergitas dalam memfasilitasi kegiatan musrenbang, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten,” jelasnya.

Kepala BP3D Gumas Salampak menjelaskan, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memaparkan rancangan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) kabupaten tahun 2020.

Selain itu juga untuk mendapatkan masukan guna menyempurnakan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi perangkat daerah.

Selanjutnya untuk mendapatkan rincian rancangan rencana kerja perangkat daerah, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan serta mendapatkan rincian rancangan awal RKPD tahun anggaran 2020.
 

KOMENTAR