Busyro Muqoddas Sebut Politisi Pengusul Penundaan Pemilu 2024 sebagai Penguasa Vulgar yang Tidak Punya Malu

Jakarta, Inako

Isu penundaan Pemilu yang hangat digencarkan oleh beberapa elit politik saat ini menunjukkan semakin vulgarnya sikap penguasa kita. Hal ini disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas dalam diskusi daring, Rabu, 16 Maret 2022.

"Isu penundaan Pemilu yang digulirkan ini menunjukkan semakin vulgarnya sikap penguasa yang tidak punya rasa malu, mereka seperti keledai-keledai politik yang tidak belajar dari masa lalu."

Implikasi paling pertama dari ide penundaan Pemilu adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Tidak ada satu alasan pun yang bisa dibenarkan untuk mendukung ide ini karena pada dasarnya bersifat inkonstitusional.

Beberapa waktu lalu, tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah secara terbuka menyatakan dukungan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024.

Pernyataan politik itu disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Ada bermacam-macam alasan di balik wacana itu, mulai dari soal perbaikan ekonomi hingga klaim tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi.

Belakangan ini, wacana penundaan Pemilu muncul dari tubuh kementerian sendiri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim adanya banyak aspirasi mendukung penundaan Pemilu 2024.

Menurut Busyro, alasan-alasan tersebut terlalu mengada-ada. Isu penundaan pemilu ini bukan aspirasi rakyat, melainkan hanya kepentingan nafsu dan syahwat politik penguasa yang ingin melanggengkan kekuasaan.

"Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Sepatutnya elemen-elemen masyarakat sipil, ormas, NGO, hingga organisasi kemahasiswaan dengan tegas menyatakan penolakan terhadap ide penundaan Pemilu ini," ujar Busyro.