Demi Alasan Kemanusiaan, Amsori Sarankan Pemerintah Pulangkan WNI Eks ISIS

Jakarta, Inako
Ketua Umum Perkumpulan Politisi Muda Indonesia Amsori menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks anggota ISIS. Menurut Amsori, demi alasan kemanusiaan dan kepastian setiap warga negara mendapat perlindungan hukum dari negara, maka negara bisa memulangkan mereka ke tanah air.
Tetapi Amsori menambahkan bahwa hingga saat ini secara hukum nasional dan kebiasaan internasional memang belum ada aturan yang pasti terkait dengan nasib para anggota eks ISIS untuk pulang ke negara masing-masing . Semua tergantung pada kebijakan masing-masing negara.
Simak video InaTv dan jangan lupa klik "subscribe and like" menuju Indonesia sejahtera.
Menurut Amsori, UU Terorisme yang mengatur tentang Deradikalisasi bisa dijadikan sebagai acuan untuk memulangkan mereka. “Mereka yang pernah manjadi bagian anggota ISIS perlu masuk dalam program deradikalisasi dengan melibatkan para ulama dari ormas besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melihat tingkat radikalitas dari para masing-masing WNI, dan kemudian mendorong mereka bertaubat mencintai NKRI sebagai bagian dari nilai keimanan (hibbul wathon minal iman),” kata Amsori dalam pesan tertulis kepada Inakoran.com, Sabtu (8/2/2020).
Amsori mengatakan bila WNI eks ISIS tersebut ingin kembali ke tanah air, maka mereka harus kooperatif dengan pemerintah dan tidak melakukan hal-hal yang mencederai nilai-nilai nasionalisme para pendiri bangsa demi generasi Indonesia yang akan datang.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menolak pemulangan warga Indonesia yang sudah eks anggota ISIS. Menurut Kantor Staf Presiden, alasan utama Presiden Jokowi menolak pemulangan mereka adalah semata-mata adalah alasan keamanan nasional.
"Iya saya kira presiden sudah menyatakan bahwa beliau menolak untuk itu. Dan yang menjadi pertimbangan presiden adalah keselamatan bangsa, negara dan rakyat," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian kepada wartawan di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).
Donny mengatakan para WNI eks ISIS ini memiliki paham yang berbeda dengan NKRI."Jadi ada banyak sekali pertimbangan. Tapi yang paling penting adalah hukum tertinggi bagi presiden adalah keamanan rakyat, keamanan nasional, gitu," tegas Donny.
Donny menambahkan bahwa dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan menyampaikan keputusan akhir terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS tersebut.
KOMENTAR