Demokrasi dalam Bahaya Jika Pilpres Dipaksa Satu Putaran

JAKARTA, INAKORAN.COM

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur hayati menganggap pilpres satu putaran akan berbahaya jika hal tersebut dilakukan dengan mengupayakan segala cara untuk memenangkan kontestasi 5 tahunan itu.

"Ini yang merusak demokrasi dan menjadikan demokrasi kita tuna adab," ujarnya.

"Maka hanya ada satu paslon diuntungkan dan dua paslon lainnya dirugikan," tambahnya.

Diketahui pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran menggaungkan narasi pilpres satu putaran dengan alasan menghemat uang negara.

Neni mengkhawatirkan respon publik terhadap narasi yang diberitakan paslon 2 tersebut.

"Kalau narasi ini terus digulirkan dan ini akan kuat membentuk opini publik di masyarakat," sambungnya.

Neni menilai anggaran yang dikeluarkan untuk pilpres dua putaran merupakan wujud dari demokrasi yang sehat.

"Terkait dengan anggaran seharusnya ini sudah menjadi konsekuensi dan pasti sudah dianggarkan juga oleh KPU yang sudah berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR," imbuhnya.

Menurutnya, alasan pilpres satu putaran demi menghemat uang negara justru terkesan dipaksakan.

"Alasannya menurut saya sangat klasik dan cenderung dipaksakan," tukasnya.

Bukan untuk menghemat uang negara, Neni justru melihat narasi ini sebagai bentuk kegagalan demokrasi.

"Kita kan berharap pemilu ini bisa berjalan free and fair election, kalau narasi dua putaran yang tidak berjalan alamiah itu terus diperkuat maka 2024 ini menjadi kegagalan demokrasi," pungkasnya.