Dinasti dan Korupsi dalam Survey

Oleh. : Adlan Daie

Analis politik elektoral Indramayu.

Jakarta, Inako

Lembaga survey PSKP (Pusat Studi Kemanusiaan Dan Pembangunan), pimpinan Direktur eksekutif Efriza, SIP, MSi, pada tanggal 24 - 29 Juli 2020 melakukan survey opini publik atas isu politik dinasti dan korupsi di 17 provinsi di Indonesia termasuk provinsi Jawa Barat. Hasilnya ia paparkan dalam tulisannya "Survey Fenomena Pencalonan Keluarga Pejabat Dalam Pilkada 2020" (Inakoran, 5 Agustus 2020) memuat setidaknya tiga point temuan penting :

Pertama, publik sebesar 73,3% di 17 provinsi objek survey mengetahui bahwa kontestasi pilkada serentak 2020 marak diikuti keluarga para pejabat dan mantan pejabat mulai dari anak, istri/suami, mantu, keponakan dan kerabat dekat lainnya. Sisanya sebesar 26,7% tidak mengetahui fenomena maraknya apa.yang disebut "politik dinasti" tersebut. Anak presiden Jokowi, Gibran Rakabuming  dan menantunya, Bobby Nasution yang maju sebagai bakal calon dalam kontestasi pilkada serentak 2020  menjadi pemantik utama perhatian publik atas isu politik dinasti.

Kedua, publik sebesar 77,5% setuju dan tidak mempersoalkan fenomena maraknya politik dinasti dalam kontestasi pilkada serentak 2020. Sebesar 22,5% sisanya menyatakan tidak setuju. Data ini sedikit menjelaskan bahwa publik memiliki kedewasaan politik untuk menerima.bakal calon kepala/wakil kepala daerah yang bertalian kekerabatan dengan para pejabat atau mantan pejabat menurut survey di atas antara lain karena publik tahu tidak ada regulasi yuridis atau peraturan perundang undangan yang membatasi hak politiknya.

Ketiga, terkait pertanyaan apakah publik akan memilih calon yang dipersepsikan bagian dari politik dinasti sebesar 1,7% menjawab PASTI memilihnya, sebesar 15 % menjawab tidak akan memilihnya dan sisanya sebesar 83,3%, tidak dan belum menjawab.  Alasan memilihnya (1,7%) karena keluarga pejabat yang maju dalam kontestasi pilkada dipersepsi lebih memahami politik dan track record keluarganya. Sebaliknya 15 % publik bersikap tidak akan memilihnya mayoritas karena khawatir rentan atas kemungkinan patgulipat korupsi.

Paparan data.survey PSKP di atas bahwa penerimaan publik sebesar 77,5% atas hadirnya politik dinasti di satu sisi dan  sebesar 83,3% publik dalam.posisi belum menentukan pilihan di sisi yang lain setidaknya dapat dimaknai bahwa mayoritas penerimaan publik atas kehadiran politik dinasti dalam kontestasi pilkada serentak 2020 tidak berbanding lurus dengan tingkat animo publik untuk memilihnya hanya sebesar 1,7%, jauh lebih kecil dari 15% publik menyatakan tidak akan memilihnya karena dipersepsi rentan persoalan korupsi.

Temuan data survey PSKP di atas relatif pararel dengan hasil sigi sejumlah lembaga survey dalam konteks pilkada Indramayu 2020. Yakni, belum menunjukkan trend siapa paling berpeluang memenangi pilkada Indramayu 2020. Pertama, mayoritas mutlak pemilih (70%.)  masih belum menentukan pilihan, kedua, figur caloni dari politik dinasti meskipun relatif unggul secara elektoral akan tetapi paling rentan ditenggelamkan isu isu korupsi. Ketiga, survey tidak  mendeteksi berapa persen kemungkinan pemilih tidak datang ke TPS yang dapat mempengaruhi hasil akhir.

Di sinilah asyiknya menikmati dinamika kontestasi pilkada Indramayu 2020 dengan harapan semoga berjalan secara fair play, sehat, jujur dan adil dari hulu ke hilirnya. Dijauhkan dari prilaku premanisme politik yang menjjijikkan dan tidak beradab.

Selamat berkontestasi dan saling menghormati.