DPR Desak Maskapi Tunda Penerapan Bagasi Berbayar

Jakarta, Inako

DPR mendesak Kementerian Perhubungan selaku regulator menunda penerapan bagasi berbayar oleh maskapai penerbangan nasional berlabel low cost carrier (LCC). Dalam hal ini, Lion Air telah menerapkan kebijakan bagasi berbayar, yang akan disusul Citilink Indonesia pada 8 Februari 2019.

Kedua maskapai tersebut lantas menyampaikan tanggapan perihal desakan DPR. Managing Director PT Lion Air Group, Daniel Putut, mengaku siap mematuhi apapun peraturan yang ditetapkan pemerintah.

"Yang direncanakan oleh pemerintah lah dalam hal ini, kalau dalam bentuk peraturan ya harus ikutin," ungkapnya kepada awak media di komplek Gedung DPR/MPR RI, Selasa (29/1/2019).

Lebih lanjut, Daniel akan mencermati, nantinya kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah berupa keputusan sementara atau permanen. Jika kebijakan itu permanen, maka pihaknya perlu menghitung ulang dampak langsung terhadap finansial Lion Air.

"Kalau itu sudah menjadi kebijakan dan sudah menjadi peraturan ya kita harus ikut dengan peraturan itu. Apa yang akan terjadinya kita belum tahu. Apakah ini kebijakan yang akan menjadi satu peraturan tetap apakah akan jadi peraturan yang temporary," paparnya.

Sementara itu, jika kebijakan sementara, Lion Air akan bisa lebih fleksibel. "Ya kita agak lebih fleksibel sabagai pengusaha. Kalau itu menjadi fix, itu yang akan menjadi benar-benar buat strategi baru lagi. Untuk bisnis proses supaya dapet sustainability," lanjutnya.

Secara terpisah, Direktur Utama Citilink, Juliandra Nurtjahjo, mengaku masih menunggu hasil pertemuan dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub. Dia pun belum bisa memberi kepastian jadi atau tidaknya penerapan bagasi berbayar mulai 8 Februari 2019 nanti.

"Ya kan kita nunggu nanti mau rapat sama Perhubungan Udara sebentar lagi. Kita lihat nanti, saya enggak bisa ngomong, saya harus ngomong sama Bu Dirjen dulu," tandasnya.

Yang jelas, sosialisasi terkait rencana penerapan kebijakan bagasi berjalan tetap akan berlanjut.

"Sosialisasi jalan terus enggak apa-apa, masasalahnya pemberlakuan kapan, ya itu," pungkas dia.