DPRD Jakarta Fraksi PDIP Gani Suwondo Lie: Awasi Dan Usut Beda Nilai Paket Bansos Sembako Covid-19 Kepada Rakyat Kecil

Jakarta,Inako

Ada-ada saja disaat masa pandemi masih saja ada pihak yang memanfaatkan momentum dibalik kesusahan masyarakat Jakarta. Politisi PDI Perjuangan yang juga menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo Lie, biasa disapa GSL,menunjukkan  keprihatinannya atas pembagian sembako yang sangat tidak  memadai dan tidak sesuai nilainya.

BACA JUGA: 4.673 Paket Sembako dari Kemsos Untuk penyandang Disabilitas& Lansia se-Jabodetabek

Kepala Divisi Perkulakan Retail Distribusi Perumda Pasar Jaya, Edison Sembiring Meliala memaparkan kepada Barisan Pembaharuan bahwa paket sembako yang dibagikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 149.500 per paket

"Nilai tersebut sudah mencakup ongkos pengiriman dan ongkos pengemasan pada paket sembako," kata Edison.
Sedangkan distribusi Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Pusat di Jakarta.

Hari ini sudah dimulai distribusi paket bantuan sosial Rp 600.000 per paket keluarga bagi warga miskin dan rentan miskin yang terdampak wabah Covid 19 di Jakarta.

Proses Program Bansos PSBB Covid-19 Pemprov DKI Jakarta semestinya memberikan informasi kepada publik terkait daftar penerima Bansos yang tepat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  harus mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan amanat Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Tolong Pemda DKI transparan jangan sampai paket sembako isinya tidak sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemprov Jakarta. Pengawasan juga perlu agar paket bantuan ini sampai kepada warga yang memang berhak menerimanya”, ujar Gani kepada Inakoran.com   Jumat ( 17 /4/2020)

 

Gani menghimbau agar seluruh elemen masyarakat berpartisipasi mengawal dan juga mengawasi distribusi paket sembako dari pemerintah pusat untuk warga miskin dan rentan miskin yang terdampak wabah Covid 19. “Mohon juga KPK ikut terlibat dalam mengawasi  program Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah pusat ini " pungkasnya.