DPRD: Kalsel Harus Bebas Dari Pemukiman Kumuh

Banjarmasin, Inako –

Kehadiran pemukiman kumuh di sejumlah kota di Kalimantan Selatan tidak luput dari perhatian pada wakil rakyat daerah itu. Hal itu paling tidak terungkap dari mulut Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), HM Rosehan NB, SH, di sela-sela rapat yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), di Banjarmasin, Jumat.

Rosehan berharap, dengan adanya perda itu, kawasan permukiman kumuh minimal bisa berkurang di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan memiliki luas sekitar 3,7 juta hekatr (ha) itu.

"Begitu pula ke depan kita harapkan tak ada lagi warga Kalsel yang tinggal di rumah tidak layak huni," ujarnya.

Terakit hal itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut mengapresiasi pemerintah provinsi (Pemprov) setempat yang mengajukan Raperda tentang Perkim.

Anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel serta membidangi perumahan itu berharap itu berharap, keberadaan Perda perkim nanti dapat menjadi payung hukum penataan perumahan dan permukiman lebih baik lagi.

"Oleh karenanya pula, kita berharap pembahasan Raperda tentang Perkim tersebut bisa selesai sesegera mungkin," tambah mantan Wakil Gubernur (Wagub) Kalsel (2005 hingga 2010) Itu.

Mengenai kawasan permukiman kumuh di Kalsel, putra almarhum HM Thahir, seorang kontraktor terkenal di provinsi itu, tidak bersedia memberikan jawaban atau komentar dengan alasan takut salah, karena datanya tidak hafal.

"Biar eksekutif/Pemprov yang bicara mengenai kawasan permukiman kumuh tersebut. Apalagi di Banjarmasin, biar pemerintah kota (Pemkot) setempat yang bicara agar tidak salah," demikian Rosehan NB.

Dalam pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kalsel itu, Pansus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia di Jakarta.

Selain itu, studi komparasi ke Provinsi Jawa Tengah (Jateng) serta DKI Jakarta, dan kunjungan dalam daerah guna menyerap aspirasi antara lain ke Kabupaten Tanah Laut (Tala) dan Kabupaten Barito Kuala (Batola).