Dr. Filep DPD RI Papua Barat, Penegakkan Hukum di Papua belum Sesuai Harapan

Jakarta, INAKORAN

Kebijakan Otsus Papua sudah dijalan hampir 20 tahun. Otonomi Khusus diambil sebagai salah satu upaya menjaga perdamaian dan membangun kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih. Namun dalam perjalanannya belum sesuai dengan harapan. 

Banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yang belum ditangani secara adil sesuai dengan harapan masyarakat Papua tegas Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum  Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat, pada diskusi di Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN) dengan mengusung tema  Pencapaian Otonomi Khusus Papua, Sabtu (20/2/21).

BACA:  

Makanan & Minuman Berikut Dipercaya Dapat Meningkatkan Kesehatan Ginjal

Spiral kekerasan di Papua dilakukan secara struktural dan penyelesaiannya dengan hukum positif. Seharusnya dengan pendekatan budaya. Kegetiran yang mengendap banyak dialami warga Papua. Anak-anak mereka menyaksikan orang terdekat mereka disiksa dan itu akan memendam luka yang dalam, lanjut Filep.  

Melalui UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua,  merupakan  payung hukum Otsus Papua sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi dan memajukan masyarakat dan daerah Papua.

Untuk mendukung pelaksanaan UU Otsus Papua, negara dalam hal ini pemerintah pusat terhitung sejak 2002 telah menyalurkan dana Otsus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp 127 triliun (Rp126,99 triliun). Penyaluran dana tersebut sesuai amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua 

Sepanjang periode 2002-2020, Kementerian Keuangan mencatat penyaluran dana Otsus ke Papua mencapai Rp 93,05 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 33,95 triliun. Di luar itu, kedua provinsi juga masih menerima Transfer Dana ke Daerah serta Dana Desa (TKDD). Artinya. Dana yang digelontorkan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat terbilang sangat besar, minta ampun besarnya.