Filipina Gelar Referendum Untuk Penentuan Status Wilayah Selatan

Manila, Inako –

Setelah melewati proses panjang selama puluhan tahun, Pemerintah Filipina akhirnya menggelar referendum pada Senin (21/1/19), guna menentukan status wilayah selatan negara itu yang selama ini dihuni kaum Muslim.

Dalam referendum tersebut, kaum Muslim di Filipina selatan memberikan suara, untuk referendum otonomi yang sudah lama dinantikan. Bagi pemerintah Filipna, referendum itu menjadi puncak dari proses peramaian dan mengakhiri konflik puluhan tahun di wilayah yang miskin, dan banyak kelompk Islam garis kerasnya itu.

Saat referendum itu, sekitar 2,8 juta rakyat di wilayah Mindanao yang gampak memanas, diminta menjawab apakah mendukung rencana kelompok sempalan dan pemerintah yang akan menciptakan kawasan pemerintahan otonomi atau yang dikenal dengan nama Bangsamoro (negara Moro), mengacu pada nama yang diberikan penjajah Spanyol.

Jawaban "setuju" jelas sangat diharapkan untuk melimpahkan kekuasaan eksekutif, legislatif dan keuangan di kawasan konflik yang selama 40 tahun terakhir telah kehilangan lebih dari 120.000 nyawa, dan menyebabkan wilayah itu menjadi daerah termiskin di Asia serta riskan disusupi kelompok radikal.

Pemerintah pusat akan tetap memegang peran dalam pertahanan, keamanan, kebijakan luar negeri dan kebijakan keuangan serta menunjuk otoritas peralihan yang dijalankan Fron Pembebasan Islam Moro yang (MILF) kelompok sempalan yang diperkirakan akan mendominasi penataan baru setelah pemilu 2022.

"Kami yakin bahwa suara `setuju` akan menang," kata ketua MILF Murad Ibrahim kepada CNN Filipina, Senin (21/1).

"Jika tidak ada manipulasi, tidak ada intimidasi, maka akan ada persetujuan yang luar biasa," dia menambahkan.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerlukan dukungan yang besar, meskipun masih populer di antara rakyat, namun sejauh ini dia perlu berjuang untuk menempatkan ambisi kebijakannya.
Hasil pemungutan suara diperkirakan akan diketahui pada Jumat (25/1).

Meskipun rencana Bangasmoro dirundingkan pendahulunya, Duterto yang pernah menjabat walikota Davao di Mindanao selama 22 tahun, dipuji karena berhasil mendapatkan dukungan kongres, yang tidak didapatkan pemerintahan sebelumnya.

Pekan lalu Duterte mendesak para pemilih untuk menyetujui rencana itu, serta meyakinkan bahwa mereka menginginkan perdamaian, pembangunan dan kepemimpinan daerah yang "sangat mewakili dan memahami kebutuhan masyarakat Muslim."

Para penyokong rencana itu mengatakan, ini akan memberikan amanat pada daerah dengan tingkat pekerja, pendadapatan, pendidikan dan pembangunan paling rendah di negara yang mayoritas Katolik itu dan yang selama ini dieksploitasi para bajak laut, penculik, kelompok bersenjata yang menyatakan setia pada kelompok ISIS.

MILF mencela para esktrimis dan mengatakan kekecewaannya atas proses devolusi yang lambat sebagai faktor penyebab pendudukan Kota Marawi oleh kelompok pemberontak yang setia pada ISIS pada 2017. Militer Filipina memerlukan waktu lima bulan untuk menghancurkan kelompok pemberontak melalui serangan besar-besaran dari darat dan udara.

Sejak saat itu, seluruh wilayah Mindanao berada dalam status darurat militer. MILF dan pemerintah berharap bahwa otonomi akan mengarah pada investasi yang lebih besar bagi pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam, memperluas ekspor buah-buahan dan nikel, serta pengembangan industri minyak kelapa.