Gagasan Mendag Hapus KPPU, Faisal Basri : Merekalah Musuh Sejati Jokowi

Jakarta, Inako

Berbagai petisi muncul ketika Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mewacanakan menghapus Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) lalu diganti dengan badan atau lembaga di bawah pemerintah. Fakta bahwa hampir di semua negara di dunia, khususnya di negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat dan Eropa, lembaga pengawas persaingan usaha selalu independen.

Terkait isu itu melalui akun twitternya @FaisalBasri, dia mengatakan bahwa Menteri Perdagangan jangan memperlakukan KPPU sebagai bawahan, karena lembaga itu adalah lembaga independen.

“Kalau KPPU dan KPK dikebiri, kekuatan Orde Baru kian bertaring, Lalu, partai-partai Orba kembali mencengkeram, bahu-membahu dengan kekuatan modal. Saya berharap Presiden menertibkan menteri yang kerap memicu kegaduhan dan kerusakan seperti Mendag. Merekalah musuh sejati Pak Jokowi, musuh dalam selimut,” tuturnya.

Mantan Komisioner KPPU lainnya, Syarkawi Rauf mengungkapkan penempatan lembaga pengawas persaingan usaha di bawah pemerintah merupakan sebuah langkah mundur yang luar biasa. Pasalnya, tutur dia, KPPU selama ini justru menjadi rujukan bagi negara-negara di Asean dalam mendesain komisi pengawas persaingan usaha di negara tersebut.

“Karena negara-negara di Asean belajar dari KPPU, maka komisi pengawas mereka independen terpisah dari pemerintah,” tuturnya kepada Bisnis.

Dia mengatakan hampir di semua negara di dunia, khususnya di negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat dan Eropa, lembaga pengawas persaingan usaha selalu independen. Karena itu, menurutnya, independensi KPPU adalah sebuah keniscayaan.

Semestinya, lanjutnya, pembahahasan revisi UU tersebut berpangkal pada lima hal terkait penguatan kelembagaan KPPU yakni independensi, denda yang berefek jera, ekstrateritorial untuk menjangkau pelaku usaha asing, sistem whistleblower dan justice collabolator, serta notifikasi merger.

“Isu di luar lima prioritas itu saya kira tidak perlu dibahas karena telah diatur dengan sangat baik dalam UU 5/1999,” pungkasnya.