Ganjar Pranowo: Kami Tolak Rencana Pemerintah Hapus Tenaga Honorer

Batang, Inako

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan pihaknya menolak rencana pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer di seluruh Indoenesia.

"Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kita kekurangan pegawai. Guru saja kita kurang, kalau itu dipangkas, kita ndak ada guru. Lho yang mau ngisi siapa?," kata Ganjar usai meresmikan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Batang, Kamis (23/1/2020).

Menurut Ganjar, penghapusan tenaga honorer dinilai akan membuat daerah kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai di sejumlah instansi.

"Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang ngangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus," tegasnya.

Ganjar menambahkan, selama ini, negara belum mampu menyediakan pegawai sesuai kebutuhan, sehingga di beberapa daerah, pengangkatan tenaga honorer adalah salah satu cara untuk menutupi kekurangan.

Yang perlu dilakukan pemerintah, lanjutnya, adalah membuat kontrak atau perjanjian kerja yang benar dan jelas.

"Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya, ada format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bisa ditempuh. Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu," terangnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, daerah tidak mengangkat tenaga honorer lagi. Dalam setahun atau dua tahun ini, persoalan penataan itu akan selesai dilakukan.