Gubernur Jateng: Gaji Honorer Harus Sesuai UMK Jateng

"Ganjar Pranowo minta para bupati dan walikota se-Jateng membayar tenaga honorer dengan besaran setara UMK Jateng"

Semarang, Inako –

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memintah para Kepala Daerah di provinsi itu memberikan gaji kepada para tenaga honorer sesuai dengan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) masing-masing kabupaten/kota.

Pernyataan itu diutarakan Ganjar saat menyampaikan sambutan pada pelantikan tiga pasangan bupati terpilih periode 2018-2023 dan melantik Wakil Wali Kota Tegal Nursholeh menjadi Wali Kota Tegal sisa masa jabatan 2014-2019 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, di Semarang, Senin.

"Bupati/wali kota bisa memberi tenaga honorer dengan gaji minimal sesuai UMK masing-masing daerah agar nantinya kualitas sumber daya manusia para generasi penerus di Jawa Tengah bisa lebih baik lagi," katanya.

Terkait dengan hal itu, kepala daerah 35 kabupaten/kota di Jateng juga diminta menghitung anggaran untuk menggaji tenaga honorer.

"Dihitung dulu kira-kira butuh duit berapa, kalau tidak cukup bisa dilakukan secara bertahap agar kualitas sumber daya manusia tetap terjaga," ujarnya.

Adapun tiga pasangan bupati-wakil bupati terpilih yang dilantik itu adalah Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Achmad Husein dan Sadewo Tri Lastiono, Bupati-Wakil Bupati Temanggung Al Khadiq dan Heri Ibnu Wibowo, serta Bupati-Wakil Bupati Kudus Muhammad Tamzil dan HM Hartopo.

Ganjar memberikan pesan dan pekerjaan rumah yang berbeda bagi masing-masing kepala daerah agar bisa segera diselesaikan.

Kepada Bupati Banyumas, Ganjar meminta agar bisa lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur karena masih banyak masyarakat yang mengeluhkannya.

"Saya berharap masalah infrastruktur di Banyumas bisa terselesaikan dalam waktu tiga tahun," katanya.

Kepada Bupati Temanggung Ganjar berpesan agar lebih memperjuangkan petani tembakau, khususnya memediasi petani dengan pabrik-pabrik rokok yang tidak jarang menimbulkan sejumlah persoalan.

Semengtara untuk Bupati Kudus ia meminta melakukan penataan terhadap lahan subur mengingat perkembangan industri di kabupaten tersebut lebih maju dibandingkan daerah lain, serta mengembangkan ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan tanggung jawab sosial perusahaan untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).