Guru Katolik Honorer Turut Mendesak Diangkat Jadi PNS

Bogor, Inako –

Guru-guru Katolik termasuk di antara ribuan guru honorer yang melakukan protes di seluruh Indonesia akhir-akhir ini untuk menuntut kenaikan gaji dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Mereka dijadwalkan untuk berdemo hinggs tanggal 25 September 2018 untuk mendesak pemerintah memperhatikan kondisi mereka.

Tuntutan mereka antara lain agar segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Menurut mereka menjadi pegawai negeri akan membawa manfaat bagi mereka karena sudah bekerja selama bertahun-tahun.

Tetapi pemerintah malah menawarkan peluang pegawai negeri kepada lulusan muda.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, ada sekitar 1,5 juta guru honorer di seluruh Indonesia.

“Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan kesejahteraan kami,” kata Titi Purwaningsih, ketua Forum Guru Kontrak Indonesia.

Tuntutan mereka termasuk juga pembebasan dari tes masuk CPNS dan menaikkan batas usia untuk menjadi pegawai negeri lebih tinggi dari 35 tahun.

Ada banyak guru kontrak di atas 40, tetapi tidak bisa tidak diterima karena usia mereka, kata Titi.

“Kami telah bekerja keras untuk meningkatkan pendidikan di negara ini, tetapi kerja keras kami tidak diakui oleh pemerintah,” kata Titi. Ia menambahkan, protes akan terus dilakuakn jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Maria Setiyani, 37, seorang guru bahasa Indonesia di Bogor, Jawa Barat, mengatakan dia dan rekan-rekannya ingin agar pemerintah menghargai kerja keras mereka.

“Saya sudah mengajar di sekolah swasta di Bogor selama 14 tahun. Setiap tahun sejak 2012 saya telah mendaftar untuk menjadi PNS, namun setiap kali saya ditolak,” katanya.

Menurut Maria, gaji yang ia dapat sebagai guru honorer tidak cukup untuk menghidupi keluarganya.

Dia juga mengatakan karena mereka telah mengajar selama bertahun-tahun, mereka tidak perlu mengikuti ujian.

Sementara itu Pastor Vincentius Darmin Mbula OFM, ketua Majelis Nasional Pendidikan Katolik, juga menyatakan simpati kepada para guru.

“Adalah tugas pemerintah untuk secara serius memperhatikan hak dan martabat para guru ini,” kata Pastor Darmin.