Hari Anak Nasional, Sila ke 5 untuk Anak Nelayan

Oleh: Hendra Wiguna/Pendiri Komunitas Asa Edu

Jakarta, Inako

Tulisan Sonny Harry B Harmadi, “Nelayan Kita” (Kompas, 19/11/2014), menyebutkan ada sekitar 1,4 juta kepala rumah tangga nelayan, dan kurang lebih ada sekitar 5,6 juta penduduk yang bergantung kepada kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai nelayan. Serta secara keseluruhan nelayan di Indonesia diperkirakan ada sekitar 2,17 juta, yang tersebar di 3.216 desa. 

Maka secara persentase nasional angka rumah tangga nelayan hanya 2,2 %, begitupun dengan angka tenaga kerjanya hanya 0,87 %. Tentu hal ini masih dirasa kurang apabila kita menilik dua per tiga wilayah Indonesia adalah laut yang kita semua ketahui bersama memiliki potensi perikanan yang sangat besar.

Bahkan BPS mengeluarkan data terbaru (10/01/2019) bahwa rumah tangga nelayan saat ini sebanyak 966.756 (bps.go.id). Hal ini menggambarkan bagimana jumlah nelayan di Indonesia terus mengalami penurunan jumlahnya.

Terlepas dari hal itu semua, sejenak mari kita perhatikan juga bagaimana nasib anak-anak nelayan, terutama anak-anak nelayan di pulau-pulau kecil. Sudahkah anak-anak dari para pahlawan protein bangsa ini mendapatkan fasilitas yang sama dalam hal sarana pendidikan, seperti halnya anak-anak bangsa Indonesia lainnya?

Kita telisik salah satu kecamatan di Jawa Tengah yang memiliki 27 pulau, yakni Kecamatan Karimunjawa. Saat ini yang berpenghuni baru 5 pulau, yakni Pulau Karimun, Pulau Genting, Pulau Kemujan, Pulau Nyamuk dan Pulau Parang, sisanya hanya dihuni ketika ada wisatawan datang. Pekerjaan penduduknya mayoritas adalah nelayan, adapun untuk sarana pendidikannya semua pulau sudah  mimiliki sekolah dasar (SD),  4 pulau diantaranya sudah memiliki SLTP terkecuali di Pulau Nyamuk, sedang SLTA hanya tersedia di Karimunjawa dan Kemujan. 

Tentu dengan belum adanya SLTP atau SLTA disetiap pulau ini mengakibatkan kendala tersediri untuk setiap anak dalam mendapatkan jenjang pendidikan.  Misalnya untuk seorang anak di Pulau Nyamuk apabila ingin melanjutkan sekolah SLTP maka yang paling dekat adalah ke Pulau Parang yang dimana akses transportasi satu-satunya adalah dengan perahu nelayan, selain jarak tentu resiko bahayanya juga lumayan besar.

Meskipun secara natural anak-anak dipulau-pulau tersebut sudah terbiasa dihadapkan dengan laut. Selanjutnya  untuk melanjutkan ke tingkat SLTA mau tidak mau harus “Ngekost” di pulau yang ada SLTA nya, tentu hal ini sedikit banyak akan menambah biaya yang harus dikeluarkan, terkecuali jika memiliki keluarga di pulau tersebut. Selain sarana sekolah, hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah tenaga pengajar baik secara kuantitas dan kulitas juga prihal kesejahteraan mereka. 

Beruntung sekarang meskipun sifatnya hanya program sebulan dua bulan, beberapa pulau diantaranya dikunjungi para relawan social yang mengadakan kegiatan seperti Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ), Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Gerakan Undip Mengajar (GUM). Kehadiran para relawan seperti ini, setidaknya dapat menghadirkan keyakinan anak-anak pulau bahwa diluar sana masih ada yang memperhatikan mereka.

Melihat monografi Karimunjawa, maka sudah dipastikan sektor perikanan dan kelautan merupakan bagian terpenting bagi penduduknya. Penulis berharap anak-anak pulau ini dapat dikembangkan dengan pendidikan yang berkaitan potensi disekitarnya, misalnya tentang inovasi hasil perikanan dan ilmu tentang perkapalan. Dengan kemampuan ini nantinya mereka akan berkembang serta sejahtera tanpa harus meninggalkan pulau.

Indonesia sendiri memiliki pulau kurang lebih 17.504, yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB sejumlah 16.056 pulau.  Harapannya di Periode kedua pemerintahan Jokowi yang mana kita ketahui dalam hal SDM memiliki visi untuk menghadirkan pendidikan vokasi (keterampilan) serta lembaga manajemen talenta (i.e diaspora), anak-anak nelayan dan anak-anak pulau lebih diperhatikan lagi, sehingga bisa berkembang dan mengembangkan potensi disekitarnya.