ICW: Tata Partai Politik Cegah Korupsi Berjemaah

"Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerukan  pembenahan yang serius dari partai politik untuk membersihkan kadernya darikasus korupsi".

Jakarta, Inako

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerukan  pembenahan yang serius dari partai politik untuk membersihkan kadernya darikasus korupsi.

Agar kasus korupsi tidak terulang kembali, ICW mendorong Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) agar  para koruptor tidak maju sebagai calon anggota legislatif.

“Maka itu kami mendorong PKPU ini untuk melarang mantan narapidana kasus korupsi kalau tidak kejadian seperti ini akan terjadi terus kalau tidak ada pembatasan,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz di kantor PP Muhammidiyah, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Donal mengatakan bahwa kasus korupsi berjemaah Anggota DPRD Kota Malang bukanlah yang pertama, ia menyebut sebanyak 205 orang anggota DPR, DPRD,kabupaten, kota, dan provinsi yang terkena kasus korupsi.

“Katakan Jambi, DPRD Jambi juga terima uang ketok, kemudian di Sumatra Utara 38 anggota DPRD terkena kasus korupsi penyalahgunaan anggaran,” ungkapnya.

Berdasarkan kasus korupsi berjemaah yang marak terjadi, Donal menilai praktik tersebut terjadi dikarenakan adanya sikap pembiaran di dalam lembaga.

“Di sisi ain  ini menunjukan sikap permisif karena kalau kasusnya jemaah, ramai itu berartikan tidak ada saling control diantara mereka. Para pelaku  bisa saling menjaga dan mengingatkan. Ini menegaskan adanya budaya permisif yang membiarkan praktik-praktik korupsi. Justru yang ga menerima uang yang keluar dari pakemnya,” pungkasnya.

Untuk itu menurutnya PKPU untuk melarang mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai calon anggota legislatif harus tegas diterapkan untuk menjadi pembatas bagi para koruptor.