Ini Dampak Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

Jakarta, Inako

Korporasi bisa menjadi sarana melakukan tindak pidana dan atau memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana. Korporasi sebagai subjek tindak pidana, berarti korporasi dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Pernyataan ini diungkapkan Danang Girindrawardana, SIP,  MPA, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)  dalam diskusi dengan tema: Diskusi Nasional RKUHP Dan Dampaknya Bagi Dunia Usaha di Indonesia Dalam Perspektif Praktis” di Hotel Crowne Plaza, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Hadir sebagai narasumber dalam diskus ini adalah Prof Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, Ph.D. dari Fakultas Hukum UI dan Tim RUU KUHP,  Dr. Surastini Fitriasih,  SH , M.H dari Fakultas Hukum UI dan Tim RUU KUHP, Danang Girindrawardana, dan moderator Anggota DPR dari Fraksi NasDem Taufik Basari, SH, S.Hum, LLM. Diskusi ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 8 Jakarta.

Dalam diskusi yang menghadiri sejumlah praktisi hukum dan media, Danang memulai pemaparangan dengan pertanyaan apa dampak terhadap korporasi bila RUU KUHP ditetapkan sebagai undang-undang saat ini.

“Kami di Apindo dan dunia usaha pada umumnya, utamanya yang bersih-bersih, pada prinsipnya sepakat dengan prinsip korporasi sebagai subjek hukum. Karena korporasi, bisa saja menjadi orang yang sangat jahat. Kalau orang dalam konteks pidana adalah subjek hukum, maka korporasi itu juga bisa menjadi subjek hukum. Dan ini berlaku di beberapa negara lainnya, di mana korporasi diperlakukan sebagai subjek hukum seperti orang,” kata Danang.

Danang menambahkan, dulu kejahatan korporasi mencuat dalam kaitan dengan kasus-kasus kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat. Namun, kini kejahatan korporasi mulai terjadi dalam kasus korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak yang diduga dilakukan pengurus korporasi sekaligus menguntungkan entitas korporasi yang  bersangkutan. Oleh karena itu, maka dipandang bahwa korporasi bisa menjadi jadi sarana melakukan tindak pidana dan atau memperoleh keuntungan dari suatu  tindak pidana.

Menurut Danang, saat ini ada lebih dari 70-an UU mengatur pertanggungjawaban dan ancaman pidana korporasi di luar pengaturan KUHP. Beberapa di antaranya adalah UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum.

Selain itu, ada UU 41 Tahun 1999  tentang Kehutanan; UU 32 Tahun 2009  tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup; UU 16 Tahun 2009  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP); UU 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H); UU 31 Tahun 1999 dan dan UU 20 Th 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU 8 Tahun 2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.