Ini Komentar Jokowi Saat Berhasil Rebut Freeport dan Blok Rokan

Sifi Masdi

Monday, 31-12-2018 | 21:34 pm

MDN
PT  Freeport Indonesia [ist]

Jakarta, Inako

Sektor energi menjadi salah satu sektor yang banyak menarik perhatian masyarakat di tahun 2018. Itu tak lain karena PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Blok Rokan di Riau.

Freeport menjadi sorotan karena telah 50 tahun dikuasai asing. Sejak dikuasai asing, Freeport terus menerus mengeruk tambang di Papua. Begitu juga dengan Blok Rokan. Ladang migas raksasa ini juga sudah lama dikuasai asing.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mendapat tantangan untuk mengambilalih dua 'harta karun' Indonesia tersebut. Tantangan itu pun kemudian dijawab oleh Jokowi.

Jawab kritik

Proses akuisisi PT Freeport Indonesia (PTFI) mendapat kritik pedas dari sejumlah pihak, salah satunya Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier. Pada Juli 2018 lalu, Fuad menyebut pencaplokan PTFI hanya pencitraan sebab akuisisi belum terjadi.

"Kita sudah tahulah itu mengenai HoA (head of agreement), tadi yang baru baru deklarasi politik sebetulnya itu, tapi bukan ikatan hukum bisnis yang mengikat tapi slogan-slogannya luar biasa. Seperti baru pemerintahan Jokowi-lah, setelah 50 tahun ke Ibu Pertiwi, kita sekarang miliki 51 % dan semua gombal-gombal lain," kata dia di DPR RI Jakarta, Kamis (26/7/2018).

"Ini penyesatan pencitraan yang menurut saya agak keterluan," sambungnya.

Dia mengatakan, pengambilalihan saham itu terjadi apabila sudah ada rapat umum pemegang saham. Kemudian, sudah ada transaksi pembelian saham.

"Kita tahu kalau 51% balik ke Indonesia berarti ada RUPS ini dialihkan ke sini, sudah ada pembayarannya, ada nota akta notarisnya ini tidak ada semua. Tipu bin tipulah," kata dia.

Pada kesempatan lain, Politikus Senior dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyoroti masalah Blok Rokan. Amien menantang Presiden Jokowi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk mengambil pengelolaan Blok Rokan.

Amien mengatakan, Jokowi bakal membuat gebrakan jika berani mengambilalih pengelolaan blok tersebut. Blok Rokan sendiri masa kontraknya akan habis pada 2021. Sejak 1971, Blok Rokan dikuasai perusahaan asal Amerika Serikat (AS) Cevron.

Blok Rokan sendiri memiliki dua lapangan minyak raksasa, Minas dan Duri. Lapangan Minas telah memproduksi 4,5 miliar barel minyak dari 1970 dan menjadikannya lapangan minyak terbesar di Asia Tenggara. Pada masa jayanya, lapangan ini mampu memproduksi 1 juta barel per hari (bph).

"Kalau betul Blok Rokan bisa kembali ke Ibu Pertiwi, ke Pertamina, ini sebuah terobosan luar biasa. Cuma berani nggak Jonan, berani nggak Pak Jokowi? kalau berani ya luar biasa," tutur Amien Rais di gedung Nusantara V, MPR RI, Jakarta, Senin (30/7/2018).

Amien menyampaikan hal itu dalam seminar nasional yang digelar oleh perkumpulan bernama Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Blok Rokan (GRKBR). Selain membahas tentang seluk beluk Blok Rokan, acara ini juga diisi dengan penandatangan Petisi Rakyat Untuk Blok Rokan.

"Mudah-mudahan blok-blok lain bahkan termasuk Freeport juga bisa kembali. Jadi ini sebuah aksi politik, aksi kebangsaan, aksi patriotik, aksi pembela bangsa dan rakyat," tambah Amien.

Tantangan yang dilancarkan ke Jokowi pun terjawab satu-persatu. Pada 31 Juli 2018, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengumumkan penyerahan pengelolaan Blok Rokan ke Pertamina di kantornya.

Arcandra mengatakan, pemerintah menyerahkan blok itu dengan menimbang proposal yang ditawarkan oleh Pertamina.

Dalam penawarannya, Pertamina akan memberikan signature bonus atau bonus tanda tangan yang diberikan ke pemerintah sebesar Rp 11,3 triliun. Bonus tanda tangan ialah komitmen Pertamina mengelola Blok Rokan yang diberikan kepada pemerintah.

"Dari sisi komersial Pertamina, mengajukan dalam proposal signature bonus US$ 784 juta atau sekitar Rp 11,3 triliun," kata dia.

Pertamina juga menawarkan komitmen kerja pasti sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,2 triliun. Lalu, potensi pendapatan negara selama 20 tahun ke depan mencapai Rp 825 triliun.

"Potensi pendapatan negara selama 20 tahun ke depan sebesar US$ 57 miliar atau sekitar Rp 825 triliun. Insya Allah potensi pendapatan ini bisa menjadi pendapatan dan kebaikan bagi kita bangsa Indonesia," ujarnya.

Chevron sebenarnya masih ingin mengelola blok tersebut. Tapi, penawarannya kurang memikat pemerintah. Arcandra enggan membeberkan penawarannya.

Arcandra melanjutkan, cadangan minyak di Blok Rokan masih cukup besar. Dia mengatakan, cadangan minyak blok tersebut diperkirakan 500 juta hingga 1,5 miliar barel. Perpindahan pengelolaan ke Pertamina akan diserahkan pada 8 Agustus 2021.

Sementara, soal PT Freeport Indonesia (PTFI) pencaplokan sahamnya diumumkan belum lama ini. Pencaplokan saham dilakukan oleh PT Inalum (Persero) sebagai kendaraan pemerintah. Dengan pencaplokan ini, kepemilikan Indonesia atas PTFI menjadi 51% dari sebelumnya 9%.

Pengambilalihan saham tersebut diumumkan langsung Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Hadir dalam pengumuman ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson.

"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri terkait, dari Dirut Inalum dan dari CEO dan Dirut PT Freeport McMoRan, disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2% sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," kata Jokowi.

Menurutnya, pencaplokan ini merupakan momen bersejarah. Dia berharap, akusisi ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

"Hari ini juga merupakan momen yang bersejarah, setelah Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973, dan kepemilikan mayoritas ini kita gunakan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat," kata Jokowi.

"Tadi disampaikan bahwa nanti income, pendapatan baik dari pajak maupun bukan pajak, royalti. Semuanya tentu lebih besar dan baik. Inilah yang kita tunggu," tutup Jokowi.

KOMENTAR