Ini Penyebab Upaya Normalisasi Ciliwung Mandek

Jakarta, Inako

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bambang Hidayah, mengatakan bahwa mandeknya proses normalisasi Kali Ciliwung karena lambatnya pembebasan lahan. Pembebasan lahan sendiri merupakan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Memang lahan bermasalah sekali proyek penangkal banjir ini. Soal pembebasan lahan kan tetap di Pemprov," kata ungkap Bambang kepada wartawan, Kamis (2/1/2020).

Bambang mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta soal lahan. Kendala pembebasan lahan terjadi karena berhadapan dengan warga DKI Jakarta di sekitar Sungai Ciliwung.

Bambang bercerita masyarakat selalu melawan kalau lahannya mau dibebaskan untuk proyek penangkal banjir. Bahkan, sampai menuntut Pemprov DKI Jakarta ke meja hijau karena menolak lahannya dibebaskan.

"Kita ya kalau koordinasi terus ya. Masalahnya itu di masyarakat susah nggak mau kasih lahannya. Itu aja kemarin ada yang mau menggugat ke pengadilan jadi Pemprov ya susah bebasinnya," ungkap Bambang.

Menurut Bambang, pembebasan lahan sendiri memang perlu dilakukan, misalnya, untuk melakukan normalisasi sungai. Pemukiman di bantaran kali harus direlokasi, dan lahannya akan digunakan untuk melebarkan sungai.