Ini Realisasi Janji Anies pada Tahun Pertama Jadi Gubernur Jakarta

Jakarta, Inako

Sejumlah janji kampanye diucapkan secara lisan oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebelum menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kini setelah menjabat selama setahun, beberapa di antaranya terealisasi.

Ada 12 janji lisan Anies dan Sandi yang disampaikan saat gelaran debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta 2017. Janji lisan saat debat dipilih karena saat itu disampaikan secara langsung kepada publik.

Debat putaran pertama Pilgub DKI 2017 berlangsung sebanyak tiga kali yakni pada 13 Januari, 27 Januari, dan 10 Februari 2017. Sebelumnya telah dibahas mengenai 12 janji lisan itu. Berikut merupakan bentuk realisasi dari janji-janji tersebut:

1. Menyediakan Lapangan Kerja Lewat OK OCE

Berdasarkan data yang dipublikasi situs okoce.me, Sabtu (14/10/2018), ada 46.211 orang warga DKI yang menjadi anggota OK OCE. Kebanyakan dari mereka berjenis kelamin perempuan yakni 58,6% dengan rata-rata lulusan SMA sebanyak 70,2%.

Menariknya, program tersebut berhasil menarik minat sekitar 5.000 warga Jakarta Utara. Di mana Kecamatan Tanjung Priok menjadi kecamatan dengan jumlah anggota OK OCE terbanyak se-DKI dengan 1.789 anggota, di posisi kedua Kecamatan Cilincing dengan 1.759 anggota, di posisi ketiga Kecamatan Koja dengan 1.679 anggota.

2. Akses Pendidikan Berkualitas dengan KJP Plus

KJP Plus adalah Kartu Jakarta Pintar yang bisa ditarik tunai. Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan, dana yang bisa ditunaikan dapat digunakan untuk biaya transportasi dan biaya buku. KJP Plus didistribusikan melalui Bank DKI.

Aturan mengenai KJP diatur dalam Pergub Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus. Sementara besaran KJP Plus diatur dalam Kepgub Nomor 825 Tentang Besaran KJP Plus.

KJP Plus diberikan dua kali, pada awal perencanaan APBD 2018. Pada semester pertama, terdapat KJP Plus diperuntukkan bagi 680.046 penerima lama dan 124.969 penerima baru.

3. Menolak Reklamasi

Anies mencabut izin 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta pada September 2018. Ketiga belas pulau itu sebetulnya belum dibangun, namun memang sebelumnya telah mendapatkan izin.

Sebelumnya Anies juga menyegel Pulau D yang menurut dia ilegal. Pulau D juga pernah disegel oleh Basuki T Purnama (Ahok) saat menjabat sebagai Gubernur DKI.

4. Peremajaan Kota Tanpa Menggusur

Data LBH Jakarta menunjukan ada 91 kasus penggusuran selama Anies menjabat. 12 kasus terjadi pada tahun 2017, sedangkan 79 kasus terjadi di tahun 2018.

Kasatpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko menegaskan pihaknya hanya menata, bukan menggusur. Pihaknya juga tak memakai alat berat. Wali Kota Jakarta Timur M Anwar membenarkan bahwa yang dilakukan adalah penataan, bukan penggusuran paksa.

5. Angkutan Massal Rp 5.000 Terintegrasi

Sistem transportasi umum yang terintegrasi diwujudkan dalam program OK Otrip. Sistem pembayaran menggunakan kartu yang disentuhkan pada alat di moda transportasi.

OK Otrip mulai diuji coba pada Januari 2018. Uji coba pertama hingga April 2018 kemudian diperpanjang hingga Juli 2018. Ongkos untuk sekali perjalanan (maksimal 3 jam) adalah Rp 5.000 meski berganti angkutan umum.

OK Otrip kemudian berganti nama menjadi Jak Lingko. Kini sudah ada 11 operator bus kecil yang bergabung dengan program ini. Kesebelas operator itu yakni: Budi Luhur, Koperasi Wahana Kalpika, Lestari Sukma Gema Persada, Puskopau Halim Perdana Kusuma, Kompamilet Jaya, Komilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Purimas Jaya, Kojang Jaya, dan PT Kencana Sakti Transport.

6. Nol Kompromi pada Pelanggar Hukum

Polda Metro Jaya mengungkapkan indikasi adanya mark up proyek rehabilitasi gedung sekolah pada Juli 2018. Anies kemudian meminta jajarannya kooperatif dalam kasus hukum ini.

"Penegakan hukum itu bukan dipersilakan, penegakan hukum harus jalan," kata Anies di RS Islam Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018).

Hingga Agustus 2018, sudah ada 85 dari 119 sekolah yang diaudit. Mantan Kepala Disdik DKI, Sopan Adrianto juga sudah dipanggil oleh polisi.

7. Tegas Kepada 'Alexis'

Anies menutup total Hotel Alexis pada Maret 2018 usai dilantik Oktober 2017. Semula, kabar penutupan Alexis muncul pada akhir 30 Oktober 2017. Ketika itu, yang diberitakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel Alexis tak lagi diperpanjang.

Pemprov DKI menolak daftar ulang TDUP yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Penolakan itu tertuang dalam surat bernomor 68661-1.858.8.

Surat tersebut merupakan tanggapan atas surat dari Alexis dengan Nomor 026B/GAH/X/17 yang dikirim sehari sebelumnya atau 26 Oktober. Dalam surat itu, Alexis menanyakan alasan daftar ulangnya belum diproses. Pihak Alexis juga menyebut selama ini daftar ulang yang mereka ajukan setiap tahun selalu keluar.

8. Menjadikan 19.00-21.00 WIB Jam Belajar Masyarakat

Jam belajar masyarakat sebetulnya sudah ada di Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan. Pada Pasal 7 tertulis bahwa orang tua wajib menetapkan waktu belajar di rumah pukul 19.00-21.00 WIB, kemudian pada Pasal 11 tertulis peserta didik wajib belajar di rumah pada jam tersebut.

Namun Anies pada saat debat perdana menyatakan akan mengajak para mahasiswa hingga profesional mengajar di permukiman Jakarta. Agaknya janji ini belum terdengar realisasinya.

9. Sistem Meritokrasi untuk Reformasi Birokrasi

Anies menjanjikan akan menerapkan sistem meritokrasi dalam reformasi birokrasi. Tetapi Anies pernah merombak sejumlah pejabat yang dinilai tak memiliki alasan kuat.

Ada 16 pejabat DKI yang posisinya dirotasi. Sebelas orang dari eselon 2 dan 5 dari eselon 3 pada Selasa (25/9/2018). Rotasi pejabat DKI ini dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1397 Tahun 2018 tertanggal 24 September 2018 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Eks Kadis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan yang kemudian menjadi Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi, mengaku diberi kabar mendadak sehari sebelumnya. Begitu pula dengan eks Kadis Perhubungan yang kemudian menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Andri Yansyah.

Sebelumnya Anies pernah merombak wali kota pada 5 Juli 2018. Perombakan itu kemudian menuai polemik karena alasan perombakan dinilai kurang jelas. Bahkan KASN ikut menyelidiki soal perombakan ini.

10. Memberikan Pelatihan Sesuai Bidang untuk Birokrat

Pada Maret 2018, Pemprov DKI Jakarta menggelar Diklat Capacity Building angkatan I dan II bagi Pejabat Tinggi Pratama. Diklat tersebut diikuti oleh 93 peserta. Gubernur Anies berharap diklat itu bisa meningkatkan kemampuan birokrat.

11. Rumah DP Rp 0

Pada 12 Oktober 2018, akhirnya Anies resmi meluncurkan program Rumah DP Rp 0 di Klapa Village. Peluncuran itu sekaligus mengganti nama program Rumah DP RP 0 menjadi 'Samawa'.

Upaya mewujudkan Rumah DP Rp 0 memang tak mudah. Berbagai rencana dan skema disusun agar program andalan tersebut dapat segera diwujudkan, meski hasilnya bukanlah rumah tapak.

Dari janji rumah tapak, kini beralih ke rumah dengan konsep rumah susun sederhana milik (rusunami). Dari untuk warga miskin, kini rumah DP Rp 0 untuk warga dengan penghasilan minimal Rp 4 juta.

Nantinya, Pemprov DKI akan memfasilitasi pembayaran DP atau uang muka maksimal 20% dari harga unit, dengan alokasi dana berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Cicilan rumah DP Rp 0 menggunkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah pusat. Pendaftaran program tersebut baru akan dibuka pada 1 November 2018 dengan rencana topping off pada Januari 2019 dan serah terima unit pada Juli 2019 mendatang.

12. Lokasi Binaan untuk PKL

Lokasi binaan (lokbin) pedagang kaki lima (PKL) sebetulnya sudah ada. Bahkan beberapa hari sebelum Anies dan Sandiaga dilantik, ada Lokbin PKL di Jl Cengkeh yang dibuat untuk para pedagang di kawasan Kota Tua Jakarta.

Namun Lokbin PKL yang dijanjikan Sandiaga memuat akses pemberdayaan hingga permodalan. Adapun PD Pasar Jaya pernah membahas soal sistem usaha gerai bersama dengan Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO) pada Januari 2018.

Pada pertemuan itu juga dibahas mengenai binaan baik dari OK OCE maupun PD Pasar Jaya. "Ini kan new entrepreneurship yang diminta Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Dimulai dari program-program perencanaan, pendampingan, sampai ikut memasarkan. Sebuah peluang usaha baru ini kan memang yang diharapkan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menghadirkan pengusaha baru yang memang bisa memperdayakan ekonomi keluarga," kata Dirut PD Pasar Jaya Arief Nasution di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (30/1/2018).