Ini Respon Luhut Terkait Sebutan Menteri Pencetak Utang

Jakarta, Inako

Tak diragukan lagi utang menjadi salah satu isu yang paling sering dibahas dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah tokoh ikut komentar soal utang yang makin gencar perdebatannya jelang pemilu 2019.

Utang pemerintah yang mencapai ribuan triliunan menjadi bahan diskusi yang tak ada habisnya. Ada dua pendapat mengenai utang, yakni pendapat bahwa utang pemerintah saat ini masih dalam batas aman dan pendapat bahwa jumlah utang pemerintah saat ini sudah masuk level mengkhawatirkan.

Dua kubu yang saling berlawanan terus mengemukakan pendapat satu sama lain mengenai utang ini. Pemerintah mengklaim utang saat ini dikelola dengan baik dan masih jauh di bawah batasan yang diamanatkan konstitusi.

Namun kubu oposisi terus menyerang soal jumlah utang yang kian tinggi. Total utang pemerintah Indonesia (per Desember 2018) yang naik Rp 1.809,6 triliun dari posisi per akhir 2014 sebesar Rp 2.608,7 triliun menjadi Rp 4.418,3 triliun terus dipertanyakan keamanannya.

Yang terbaru, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengganti sebutan Menteri Keuangan dengan Menteri Pencetak Utang. Tak kalah geramnya, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan ikut membalas tudingan tersebut.

Bagaimana lengkapnya? Berikut ulasannya:

Dalam salah satu pidatonya dalam acara DBS Asian Insights Conference di Jakarta, Kamis (31/1/2019), Luhut menyinggung soal sebutan Menteri Utang.

Awalnya Luhut mengomentari soal tudingan banyak orang mengenai tenaga kerja asing di Morowali. Namun Luhut memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengkhianati rakyat seperti yang dituduhkan.

"You better have to be careful. Indonesia ini tidur saja selama ini. Don't dictate us how we manage our country," katanya.

"Saya nggak mungkin melacurkan profesionalisme saya, no way. Nggak bisa. Saya kan ingat perjuangan anak buah saya waktu masih operasi. Mana saya khianati mereka. I'm serious, i mean it. Nggak akan pernah. Karena saya bagian dari pengambil keputusan, saya nggak akan biarkan Indonesia ini dimain-mainkan," kata Luhut.

Di tengah-tengah pidato, Luhut kemudian menyinggung nama Sri Mulyani yang juga dia pastikan mengelola keuangan negara dengan baik. Tiba-tiba Luhut melontarkan kalimat soal menteri utang.

"Jadi orang yang bilang menteri utang. Neneknya menteri utang," kata Luhut sambil disambut tawa oleh para hadirin.

Namun Luhut tak menjelaskan lebih lanjut mengenai menteri utang yang dia maksud. Dia hanya memastikan bahwa pemerintah mengelola Indonesia dengan sebaik mungkin.

Luhut menegaskan utang yang dilakukan pemerintah sekarang digunakan untuk pengembangan sektor-sektor produktif. Jumlah utang pemerintah saat ini masih rendah yaitu di bawah 30% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kalau anda lihat utang kita, kita termasuk yang paling rendah. Masih 29 persen dibandingkan GDP," kata Luhut.

Selain itu, utang menjadi jalan yang ditempuh pemerintah karena penerimaan negara belum sesuai yang diharapkan. Tapi di lain sisi, utang justru menjadi sorotan publik lantaran para politisi belakangan ini menggunakan isu-isu ekonomi untuk berkampanye.

"Berutang ya seperti yang dijelakan Bu Ani (Menteri Keuangan) tadi. Kenapa, ya karena penerimaan kita belum pas dengan keinginan kita. utang kita, semua utang itu yang produktif," jelas Luhut.

Luhut bercerita sempat ditanya tentang kondisi utang pemerintah saat hadir di World Economic Forum (WEF) di Davos pekan lalu. Tanpa menyebut pihak yang bertanya, Luhut mengatakan isi pertanyaannya kenapa utang pemerintah Indonesia tidak dibuat lebih besar?

Dia menjelaskan utang pemerintah Indonesia masih sekitar 29% dari PDB. Angka itu masih jauh di bawah batas yang ditetapkan undang-undang yaitu 60% dari PDB.

Cuma, kata Luhut, utang yang masih sebesar itu saja pemerintah masih 'digebukin' di dalam negeri.

"Saya di WEF ditanya kenapa utang kalian cuma segini, kan bisa dibikin lebih besar. Segitu aja kita udah digebukin saya bilang," kata Luhut.

Luhut menambahkan, sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai Indonesia masih dalam kondisi baik

"Kan me-manage, terefleksinya dari S&P, dari Fitch, Moodys kita dikasih investment grade," ujarnya.

Mengutip data APBN KiTa Kementerian Keuangan, utang pemerintah pada Desember 2018 tercatat sebesar Rp 4.418,30 triliun. Angka ini naik Rp 22,33 triliun dari bulan November yang sebesar Rp 4.395,97 triliun.

Utang ini terdiri dari pinjaman serta penerbitan Surat Utang Negara (SBN). Pinjaman yang ditarik pemerintah di 2018 tercatat mencapai Rp 805,62 triliun.

Sebagian besar sisanya, merupakan hasil penerbitan SBN pemerintah di 2018 yang mencapai Rp 3.612,69 triliun atau 81,77% dari total utang pemerintah pusat.

Surat berharga negara tersebut dibagi menjadi dua yakni denominasi rupiah yang mencapai Rp 2.601,63 triliun dan denominasi valas yang mencapai Rp 1.011,05 triliun.