Ini Yang Didapat Pekerja Kontrak Usai 12 Bulan Bekerja

Jakarta, Inako

Setiap instansi pemerintah diberi ruang oleh Presiden Jokowi untuk melakukan koreksi terhadap UU yang sedang berlaku namun tidak memihak para pekerja maupu para pengusaha.

Omnibus Lauw adalah sebuah kebijakan yang sengaja diambil pemerintah untuk menyeleraskan  semua perudangan yang ditengarai menghambat investasi.

Kebijakan dimaksud bukan hanya melindungi pengusaha namun juga bentuk kehadiran pemerintah  dalam persoalan buruh yang menjadi mitra kerja para pengusaha. 

Kemenakertrans yang membawahi para mitra usaha( buruh) memberi perlindungan nyata kepada buruh atau mitra kerja pengusaha.

"Di UU cipta kerja kita tidak mengatur bisnis prosesnya yang kita atur adalah PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Itu yang berbeda dengan UU sebelumnya," ujar Menteri Ida dalam Rapat Koordinasi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Se-Indonesia Tentang RUU Cipta Kerja dan Subtansi Ketenagakerjaan, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

RUU Omnibus Law Cipta Kerja justru memberikan perlindungan. Apabila sudah bekerja 12 bulan, dia berhak mendapatkan kompensasi 1 bulan gaji. Jadi ini yang saya katakan UU memberikan kepastian perlindungan kepada tenaga kerja PKWT tadi," tambahnya.

Menurut Menteri Ida, aturan tentang PKWT ini tidak bisa menjamin para pekerja yang sudah bekerja di atas 12 bulan langsung dikontrak menjadi pekerja tetap. Sebab, keputusan itu diserahkan pemerintah pada pelaku usaha.

Akan tetapi, Ida menjamin pemerintah senantiasa hadir dalam melindungi tenaga kerja Indonesia dalam hal pemenuhan hak dan lain sebagainya.

"PKWT diatur berdasarkan perjanjian bersama pekerja dengan pemberi kerja. Kalau pekerja sependapat dengan pemberi kerja dengan waktu yang disepakati, maka bisa lanjut. Dan itu pun waktunya tertentu. Pengusaha dan pekerja mempunyai pilihan," katanya.

"Setelah waktu tertentu habis apakah mau melanjutkan atau tidak. Selama ini pekerja kontrak tidak memiliki pilihan sama sekali, kalau sekarang satu tahun bekerja, maka pekerja berhak mendapatkan kompensasi. Selama ini tidak ada. Dan PKWT pun harus mendapatkan perlindungan sosial, jaminan keselamatan, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja, itu semua diatur," tegasnya.