Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Urai Sengkarut Persoalan Seputar Dokumen Kewarganegaraan

Jakarta, INAKORAN

Indonesia telah berusia 75 tahun, meski demikian persoalan data kependudukan yang dialami sebagian warga belum tertangani dengan baik. Data kependudukan berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang  terhadap sebuah negara. 

Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) lahir sejak 2006 menjawab persoalan warga negara terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan  Akte Kelahiran, yang menjadi salah satu dari tujuh bidang kiprah IKI menolong sesama warga bangsa menuju  NKRI maju.  

IKI berkantor di Wisma BNI 46 Jakarta, selain mendampingi warga yang belum mempunyai KTP, lembaga nirlaba ini juga berkiprah sebagai lembaga pengkajian dan penelitian, penyebar informasi baik langsung maupun tidak langsung, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dan advokasi kewarganegaraan. 

Selama 2019, IKI mencatat sedikitnya 121 ribuan lebih warga yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang tersebar di 22 Kabupaten Kota di Seluruh Indonesia.

Dalam giat mendampingi warga mendapatkan dokumen kewarganegaraan,  IKI bekerjasama dengan pejabat dukcapil Kabupaten Kota dan, relawan yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indoenesia.