Isu Jual Beli Jabatan Dalam Perombakan Pejabat DKI Jakarta Makin Menguat

Jakarta, Inako

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merombak 1.125 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (25/2/2019) meninggalkan sisa ceritra yang kurang sedab. Beberapa sumber menyebutkan setiap kenaikan jabatan ada tarif yang sudah dipatok.

Seperti diketahui beberapa pejabat yang dilantik antara lain, 15 pejabat eselon II, 274 pejabat eselon III, dan 836 pejabat eselon IV. Anies menyampaikan, perombakan 1.125 pejabat itu sudah melalui proses analisis jabatan yang panjang selama beberapa bulan.

Proses analisis jabatan di Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) juga dilakukan bertahap. Namun, pelantikannya digelar bersamaan untuk menciptakan suasana baru di banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD). Setelah pelantikan berlangsung, muncul isu adanya jual beli jabatan dalam perombakan besar-besaran tersebut.

Tarif jadi lurah dan camat

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta menerima keluhan soal adanya tarif untuk jabatan lurah dalam perombakan pejabat yang dilakukan Anies awal pekan ini.

"Info di bawah begitu, banyak keluhan dari lurah (soal tarif)," kata penasihat Fraksi PKB DPRD DKI Hasbiallah Ilyas, Kamis (28/2/2019).

Namun, Hasbi tidak mengetahui berapa tarif untuk jabatan lurah tersebut. Selain lurah, Hasbi menyebut ada juga tarif untuk jabatan camat.

Sementara Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku tidak menerima informasi soal jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI. Namun, Gembong menyebut isu jual beli jabatan itu bisa saja terjadi dan masuk akal.

"Dengan jumlah yang begitu banyak, 1.125 orang (yang dirombak), kalau ada isu jual beli jabatan, bisa masuk akal. Isu jual beli jabatan bisa saja karena jumlahnya terlalu banyak," ujar Gembong.

Anies akan copot

Gubernur Anies memastikan bakal mencopot pejabat yang terbukti terlibat jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pejabat yang memberikan sejumlah uang untuk menduduki jabatan tertentu, kata Anies, berarti telah melakukan penyuapan.

"Kalau dia tidak lapor dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot karena berarti itu penyuapan," ujar Anies, kemarin.

Namun, jika pejabat memberikan uang karena dipaksa oleh tim penyeleksi jabatan, Anies meminta pejabat yang bersangkutan melapor kepadanya. Anies berjanji akan mengusut laporan tersebut.

"Kalau dia lapor, berarti dia korban pemerasan. Kalau korban pemerasan, kami akan usut," kata Anies.

Sekda bantah

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah memastikan tidak ada jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Saefullah merupakan Ketua Baperjab yang bertanggung jawab dalam perombakan pejabat di DKI.

"Saya jamin sama sekali tidak ada permainan uang," kata Saefullah. Saefullah meminta pihak-pihak yang memiliki bukti jual beli jabatan untuk melapor ke dirinya. Ia memastikan akan menindak oknum yang berani bermain uang.