Isu Perombakan Komisaris & Direksi BUMN Jelang Pemerintahan Jokowi di Periode Pertama Berakhir Makin Marak   

Jakarta, Inako

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  Fajar Harry Sampurno angkat bicara soal rencana rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) sejumlah perusahaan pelat merah dalam waktu dekat. Salah satu agenda utama dalam RUPSLB itu adalah pergantian direksi dan komisaris.  

Apakah perombakan direksi atau komisaris BUMN  berkaitan erat dengan berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode pertama? Fajar langsung membantah hal tersebut. Menurut Fajar, RUPSLB merupakan bagian dari evaluasi kinerja sepanjang semester I-2019. 

"Kemudian kalau diperlukan (dilakukan) perubahan susunan pengurus, kan belum tentu direksi, kan bisa komisaris," ujar Fajar ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Khusus untuk BUMN yang berada di bawah kewenangan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, Fajar menyebut baru PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) yang akan melaksanakan RUPSLB pada 30 Agustus 2019.

"Kinerja sama kelanjutan holding dan subholding. Pengurus perusahaan mungkin perpindahan habis jabatannya karena dia perusahaan terbuka kan harus lewat RUPS," kata Fajar. 

Terkait BUMN di sektor lain seperti perbankan, Fajar mengaku tidak mengetahui secara pasti hal itu.

Beberapa hari belakangan, ramai berembus kabar perombakan direksi maupun komisaris di sejumlah BUMN. Kabar itu telah dibenarkan sejumlah pejabat Kementerian BUMN. 

Kalangan pengamat menilai ada unsur politis di balik hal itu mengingat periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo akan segera berakhir. Terkait hal itu, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menepisnya. 

"Nggak ada (unsur politik), biar (kinerja BUMN) lebih optimal," ujar Gatot.