Jawa Tengah Capai Penurunan Angka Kemiskinan Tertinggi Di Indonesia

Semarang, Inako

Penurunan angka kemiskinan tertinggi ada di Jawa Tenngah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat periode Maret hingga September 2019, penurunan angka kemiskinan mencapai angka 63.830 jiwa. Angka ini jauh melebihi pencapaian Jawa Timur (56.250 jiwa), Nusa Tenggara Barat (30.280 jiwa) dan Papua (25.410 jiwa).

Secara persentase, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah turun dari 10,80 % (Maret 2019) menjadi 10,58 % (September 2019). Penurunan sebesar 0,22 % ini masih kalah dibanding Papua yang persentase poinnya mencapai 0,98 %, meskipun secara jumlah Jawa Tengah lebih unggul. 

Meskipun menyambut baik dengan capaian tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku masih belum puas dan meminta seluruh jajarannya lebih getol memberantas kemiskinan.

"Mudah-mudahan ini hasil kerja keroyokan bersama yang kami lakukan. Namun rasanya, targetnya harus tetap dipicu untuk dinaikkan lagi dengan jumlah penurunan angka kemiskinan yang lebih besar," ujar Ganjar, Rabu (15/1/2020).

Kata Ganjar, kedepan pihaknya akan melakukan banyak strategi. Untuk lebih meningkatkan penurunan angka kemiskinan, Selain politik anggaran, sejumlah kebijakan akan diarahkan pada program prioritas pengentasan kemiskinan.

Salah satunya dengan skema baru dalam Musrenbang. Tahun ini, konsep Musrenbang akan diubah dan lebih menonjolkan tentang tema, kreasi dan inovasi khususnya dalam hal pemberantasan kemiskinan.

"Kalau usulnya infrastruktur, silahkan dikirim lewat elektronik saja. Tapi saat musrenbang yang keliling itu, saya minta sesuai tema, kreasi dan inovasi yang dimiliki. Misalnya inovasi penurunan angka kemiskinan, pengelolaan desa, Bumdes dan lainnya. Sehingga, usulan-usulan dalam Musrenbang itu dapat menyelesaikan kemiskinan," terangnya.

Selain politik anggaran melalui APBD, Ganjar juga akan mengoptimalkan berbagai potensi lain untuk keroyokan penanggulangan kemiskinan. Misalnya Baznas, CSR, filantropi dan program lain seperti Satu OPD Satu Desa Miskin.

"Nanti akan kami kembangkan, mengajak perguruan tinggi, perusahaan, TNI/Polru untuk membina masing-masing minimal satu desa. Kami juga akan membangun sistem, sehingga diharapkan jauh lebih cepat," pungkasnya.