JK Nilai Wajar Pemblokiran Internet di Papua

Jakarta, Inako

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, wajar apabila pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat masih berlanjut hingga saat ini. Ia menilai, pemblokiran masih dibutuhkan demi meredam penyebaran informasi hoaks yang berpotensi memperkeruh situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di sana.

"Itu (pemblokiran akses internet) kan untuk meredam. Karena diketahui ada gelora suasana (kerusuhan) itu kan karena pengaruh medsos," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Simak video Ina Tv dan jangan lupa klik "subscribe and like" menuju Indonesia Maju.

 "Karena itulah, maka dalam kondisi ini, internetnya yang dibatasi dulu," lanjut dia.

Lagipula, Wapres Kalla mengatakan pembatasan akses internet itu hanya khusus pada fitur pengiriman gambar, bukan seluruh fitur percakapan. 

"Anda kan tetap bisa berhubungan (melalui) WA (WhatsApp), cuma tidak bisa ada gambarnya. Itu kan untuk menghilangkan hoaks tadi, itu hanya untuk keadaan sementara saja," lanjut dia.

Wapres Kalla juga menyoroti pendapat yang mengatakan bahwa pembatasan akses internet ini berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian di bumi Papua. Justru, Kalla menilai, kebijakan tersebut adalah demi melindungi stabilitas perekonomian di Papua.

"Mana lebih banyak menghambat kegiatan ekonomi? Demo besar-besaran atau satu dua orang yang mengikuti internet? Kan tetap bisa nonton TV, tetap bisa berhubungan, kan tidak (masalah). Hanya informasi-informasi yang tidak benar itu yang ditahan," lanjut Kalla.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku, banyak pengusaha di wilayahnya yang mengeluh soal pembatasan akses internet.

"Banyak keluhan. Makanya kita harap semua sisi informasi bisa dibuka," kata Lukas usai menghadiri rapat terbatas terkait persiapan PON 2020, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Lukas mengaku sebenarnya cukup bisa memahami pembatasan internet dilakukan pemerintah, yakni dalam rangka mencegahnya informasi hoaks di masyarakat Papua. Ia menilai langkah itu memang ampuh untuk mencegah masyarakat terpapar informasi yang belum jelas kebenarannya.