Jokowi Desak Pertamina Ambil Alih Perusahaan Migas Asing

Jakarta, Inako

Ada yang berbeda dari alokasi anggaran pemerintah untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) di tahun 2020. Biasanya PMN diberikan kepada perusahaan BUMN untuk ekspansi dan mendorong akselerasi program pemerintah.

Namun kali ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam RAPBN 2020 dan Nota Keuangan, menganggarkan Rp 1 triliun untuk menekan defisit transaksi berjalan (CAD/Current Account Deficit).

Menurut dokumen RAPBN 2020 dan Nota Keuangan, disebutkan bahwa permasalahan struktural CAD ini terutama dipengaruhi faktor fundamental bahwa kinerja impor nasional masih lebih tinggi dibandingkan kinerja ekspor nasional baik pada sektor barang maupun jasa.

Kenaikan defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan II tahun 2019 terutama dipengaruhi oleh peningkatan impor migas terkait hari raya dan liburan sekolah, serta penurunan kinerja ekspor nonmigas sejalan dengan perlambatan ekonomi dunia dan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia.

"Selain itu, faktor lain penyebabnya adalah perilaku musiman pembayaran bunga utang luar negeri baik pemerintah maupun sektor swasta dan repatriasi dividen, penurunan harga komoditas global dan tren pelemahan perdagangan global dan perlambatan ekonomi dunia," demikian bunyi RAPBN 2020, dikutip Selasa (20/8/2019). 

Untuk itu, pemerintah menginginkan terobosan kebijakan baru untuk menekan CAD, salah satunya dengan menugaskan PT Pertamina (Persero) mengakuisisi perusahaan-perusahaan minyak di luar negeri. Hanya saja rencana ini masih dalam kajian. 

Dari sisi kebijakan, dokumen Nota Keuangan itu menjelaskan bahwa pada prinsipnya, strategi merger dan akuisisi (M&A) bisa dilakukan pemerintah melalui dua model.

Pertama, dengan mengakuisisi secara mayoritas perusahaan multinasional yang sehat dan kemudian menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan tersebut, sehingga Indonesia mempunyai wakil dalam struktur pengurus dan bisa ikut mengendalikan kebijakan perusahaan. 

Kedua, strategi M&A dengan mengakuisisi perusahaan minyak yang secara finansial kurang sehat, namun memiliki cadangan minyak tinggi. 

"Perusahaan ini bisa diakuisisi dengan harga murah dan tidak membebani APBN, yang kemudian disehatkan melalui kebijakan korporasi tertentu. Terobosan kebijakan di atas diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi migas sekaligus menekan angka impor BBM yang bermuara pada penciptaan surplus transaksi berjalan secara bertahap," tulis keterangan Nota Keuangan. 

Untuk strategi investasi dan model bisnis, ada beberapa opsi kebijakan yang saat ini tengah dilakukan kajian oleh pemerintah.

Beberapa opsi tersebut ialah memberikan penugasan baru kepada Pertamina mengakuisisi perusahaan-perusahaan minyak di luar negeri dan memberikan penugasan tambahan kepada LPEI (Indonesia Eximbank) melalui Program NIA (Penugasan Khusus Ekspor atau National Interest Account/NIA)untuk melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan minyak di luar negeri.

Selain itu membentuk special mission vehicles (SMV) baru dengan penugasan khusus secara professional untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan minyak di luar negeri.

Lainnya yakni membentuk BLU (badan layanan umum) baru dengan penugasan khusus untuk pengelolaan dana dalam rangka mendukung pelaksanaan akuisisi perusahaan-perusahaan minyak di luar negeri.