Junta Myanmar Pecat 2 Diplomat di Tokyo Karena Menentang Kudeta

Jakarta, Inako

Junta Myanmar memecat dua diplomat di kedutaan negara itu di Tokyo setelah mereka memboikot tugas mereka sebagai protes atas kudeta 1 Februari dan tindakan keras militer terhadap demonstran, kata sumber diplomatik, Rabu.

Langkah itu menyusul pemecatan duta besar Myanmar untuk PBB pada Februari dan kedutaan mengunci utusannya ke Inggris pada April, dan menandai pertama kalinya penggulingan diplomat Myanmar dikonfirmasi di Jepang.

Kementerian Luar Negeri yang dikendalikan junta mencabut status diplomatik dan paspor pasangan itu dan mencabut akses mereka ke kompleks kedutaan tempat mereka tinggal hingga awal Maret, kata sumber itu.

Menurut sumber tersebut, Junta telah mengajukan visa diplomatik untuk pengganti yang ditunjuk militer untuk Aung Soe Moe, 51, sekretaris pertama, dan sekretaris kedua berusia 27 tahun, yang ingin dirahasiakan namanya.

Sejak Jepang mengutuk kudeta tersebut, para analis mengamati untuk melihat bagaimana pemerintah Perdana Menteri Yoshihide Suga menangani kasus mereka, terutama mengingat mandat yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Jepang Aung Soe Moe berakhir pada 15 Juli.

Aung Soe Moe dan sekretaris kedua telah meminta Jepang mempertahankan visa dan kredensial diplomatik mereka, dengan alasan legitimasi mereka sebagai pejabat yang ditugaskan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis yang dipimpin oleh pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, yang digulingkan secara paksa.

Sejak meninggalkan kompleks kedutaan pada 11 Maret, mereka telah tinggal terpisah di Tokyo dengan dukungan ekspatriat Myanmar di Jepang.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang menolak mengomentari status diplomatik mereka saat ini, hanya mengatakan, "Kami akan menilai status mereka saat kami memantau bagaimana situasi di Myanmar berkembang."

Jepang dengan tegas mendesak angkatan bersenjata Myanmar untuk menghentikan tindakan kekerasan, untuk membebaskan Suu Kyi dan tahanan lainnya, dan mengembalikan negara ke demokrasi.

Kedutaan Besar Myanmar di Tokyo tidak berkomentar atas kasus Aung Soe Moe, yang bertanggung jawab atas urusan umum dan administrasi, dan sekretaris kedua, yang menangani masalah politik dan ketenagakerjaan.

Keduanya mulai memboikot tugas mereka di kedutaan ketika mereka mengumumkan 6 Maret di Facebook partisipasi mereka masing-masing dalam gerakan pembangkangan sipil, atau CDM, melawan aturan militer.

"Militer Myanmar telah dengan kejam menyerang pengunjuk rasa dan warga sipil yang tidak disebutkan namanya, mengakibatkan pembunuhan orang-orang termasuk anak-anak. Bukti yang meningkat dari aktivitas militer jelas menunjukkan pelanggaran hukum humaniter internasional," kata Aung Soe Moe.