KASUS PLTU RIAU 1: Usai Dieriksa 4 Jam Idrus Marham Langsung Ditahan KPK

Jakarta, Inako

Terkait  Kasus Suap  PLTU Riau-1 yang melilit Eni Saragih, kelompok terduga terima fulus  kembalikan uang suap Rp 500 juta kepada KPK. 

"IM diduga menerima janji untuk mendapat bagian yang sama besar dari EMS sebesar US$1,5 juta yang dijanjikan JBK bila PPA (purchase power agreement) proyek PLTU Riau 1 berhasil dilaksanakan JBK dan kawan-kawan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (24/8).

Atas dugaan itu akhirnya mantan Menteri Sosial itu, yang sebelumnya  telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1,  ditahan KPK dan langsung mengenakan rompi oranye usai ditanya-tanya, Jumat (31/8/2018).

Mantan  Sekjen Partai Golkar itu diperiksa KPK  sejak siang dan mengenakan kemeja putih. Usai diperiksa, Idrus keluar dari gedung KPK sudah mengenakan rompi oranye.

Ini pemeriksaaan  yang pertama kepada Idrus Marham setelah ditetapkan sebagai tersangka. "Saya siap untuk bekerja sama untuk pemeriksanaan kasus ini. KPK punya logika hukum, jangan lihat dengan logika kita sendiri," ujarnya usai diperiksa.

Dengan berbalut rompi oranye, Idrus menyatakan akan menghormati proses penyidikan terhadap dirinya di KPK. "Jadi gini seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan sebelumnya bahwa saya menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK dan saya dari awal menyatakan siap mengikuti seluruh proses-proses dan tahapan-tahapan yang ada," ujarnya. 

Selain Idrus, KPK juga telah menetapkan Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK) yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih (EMS) sebagai tersangka.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah memiliki bukti komunikasi antara Idrus dan Eni terkait penerimaan uang dalam kasus tersebut.

"Ada komunikasi antara si Eni dengan IM dan didukung juga dengan keterangan keterangan dari Johannes Kotjo. Intinya apa, si Eni itu ketika menerima uang dia selalu lapor ke Idrus Marham untuk disampaikan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Jumat.

Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait penerimaan uang dari Eni dari Johanes, yaitu pada November-Desember 2017 Eni menerima Rp4 miliar sedangkan pada Maret dan Juni 2018 Eni menerima Rp2,25 miliar.

Pasal  yang akan menjerat Idrus; Pasal 12 ayat (1) huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.