Kebijakan 5 Tahun Jokowi-JK Terkait Komoditas Dunia

Hila Bame

Saturday, 09-11-2019 | 19:24 pm

MDN

Jakarta, Inako

Beberapa  kebijakan dari pemerintah Presiden Joko Widodo pada periode pertamanya 2014-2019 yang telah membuat ketar-ketir harga komoditas global

 

Sejumlah Kebijakan Pemerintah 2014-2019 Terkait dengan Komoditas
Tahun  Komoditas Keterangan
2014 Nikel Pemerintah melarang ekpsor bijih mineral, termasuk nikel.
2015 Kelapa Sawit Pada 2015, Pemerintah menerbitkan kebijakan untuk mendorong perekonomian, salah satunya pencampuran biodiesel 15% (B15). Kebijakan ini dapat menyerap kesediaan minyak sawit (CPO) di Indonesia.
2015 Minyak Mentah Indonesia memutuskan bergabung dengan OPEC, setelah keluar sementara pada 2008. Indonesia ingin mendapatkan harga minyak yang lebih murah dengan keikutsertaan ini.
2015 Minyak Mentah Pemerintah mencabut subsidi BBM untuk jenis Premium dan subsidi tetap untuk solar Rp1.000 per liter.
2016 Kelapa Sawit Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberlakukan program B20.
 2016 Minyak Mentah Indonesia keluar dari OPEC karena enggan menurunkan produksinya, sebagai hasil dari sidang OPEC.  
2017 Nikel Pemerintah membuka keran ekspor bijih mineral kembali, yang hanya akan berlaku selama 5 tahun hingga 2022
2019 Karet Alam Pengurangan ekspor bersama Dewan Karet Tripartit Internasional sebesar 240.000 ton
2019 Karet Alam Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menggunakan aspal campuran karet di seluruh jalan nasional.
2019 Kelapa Sawit Pemerintah berencana menerapkan B30 pada tahun depan.
2019 Nikel Pemerintah memajukan larangan ekspor bijih mineral 2 tahun dari rencana awal, yang akan berlaku pada awal 2020.
2019 Nikel Pemerintah memajukan larangan ekspor bijih mineral 2 tahun dari rencana awal, yang akan berlaku pada awal 2020.

Sumber: Pemberitaan, Setkab.go.idmigas.esdm.go.idpu.go.id, Reuters, diolah.

TAG#karet

190215450

KOMENTAR