Kemana Arah Interpelasi (?)

Oleh. : H. Adlan Daie
Pemerhati politik dan sosial.keagamaan.

JAKARTA, INAKORAN

Lolosnya hak interpelasi dengan "letupan letupan" interupsi di ruang rapat paripurna DPRD Indramayu kemarin  (Senin 31 Januari 2022) sebagaimana viral di media sosial disetujui 41 anggota DPRD (lebih dari 80%) dari 47 anggota DPRD yang hadir (92%) -  mungkin rekor tertinggi kehadiran anggota DPRD di rapat paripurna -  telah menjawab spekulasi dan keraguan publik akan kesungguhan DPRD mengajukan hak interpelasi kepada bupati. Inilah babak baru dalam sejarah dinamika politik di panggung politik Indramayu.

Pertanyaan "kemana arah interpelasi" jawabannya secara politis sebagaimana diktum politik Otto Van Bismach, bahwa "politics is the art off the possible". Politik selalu sulit ditebak kemungkinan akhirnya atau mengutip pendapat Hasan Basari, ketua Gerindra Indramayu, salah satu partai pengusung pasangan Nina Lucky saat pilkada 2020 bahwa "hak interpelasi DPRD Indramayu ini bisa dimaknai tidak membahayakan pemerintahan Nina Lucky tapi bisa juga sangat membahayakan tergantung perspektif kita bagaimana terhadap eksekutif hari ini", tuturnya (fokuspantura, 30/1/2022).

Dalam konstruksi politik lolosnya hak interpelasi diatas selain diikat kesamaan titik pandang 41 anggtota.DPRD yang menyetujui hak interpelasi akan keharusan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, berwibawa dan akuntabel di sisi lain adalah "kegagalan total" tim konsultan politik bupati  mendriving bupati untuk membuka kran kran komunikasi politik dengan DPRD. Tim konsultan politik bupati "lalai" bahwa bupati adalah "political apointee" atau pejabat politik dalam sistem politik demokratis bukan "penguasa politik" dengan sistem otokrasi model mataram.

Hak interpelasi tidak boleh dianggap hal biasa betapa pun merasa memiliki power politik yang "invisible hand", tangan kekuasaan tersembunyi. "Karena jika hal itu dianggap sesuatu yang biasa maka akan berdampak luas bagi tatanan pemerintahan Nina Lucky berikutnya", tutur Hasan Basyari lebih lanjut.  Sebanyak 41 anggota DPRD yang menyetujui hak interpelasi adalah mayoritas mutlak (80%) tidak dapat diabaikan kecuali direspon secara artikulatif oleh bupati untuk.memberikan keterangan kepada DPRD atas kebijakan kebijakannya yang dipandang penting dan strategis dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat dan bernegara.

Disinilah urgensi komunikasi politik bupati sebagai "political apointee" atau pejabat politik dengan supporting tim konsultan politiknya yang piawai membuka kran kran komunikasi politik khas kultural Indramayu bukan meletakkan diri sebagai "penguasa politik" yang "adigang adigung" di ruang politik.

Sejarah politik telah berulang ulang membuktikan bahwa politik demokratis lebih menyehatkan dan membahagiakan ruang publik sebaliknya meletakkan diri sebagai "penguasa politik" bisa mempercepat ujung takdir politiknya.